Pandemi dan tekanan dari pemerintah Amerika Serikat ternyata tidak mempan membuat bisnis Google dan saudaranya goyah. Di kuartal pertama tahun 2021, perusahaan induk Google, Alphabet, mengumumkan mereka berhasil meraup pendapatan sebesar USD 55,3 miliar atau Rp 801 triliun.

Angka ini mengalahkan estimasi analis sebesar USD 51,7 miliar. Dari pendapatan tersebut, Alphabet mencatatkan profit sebesar USD 17,9 miliar (Rp 259,4 triliun), naik dari USD 15,2 miliar di kuartal sebelumnya.

Bisnis Google Cloud yang menyewakan server dan teknologi kecerdasan buatan ke perusahaan lain kembali bangkit setelah mengalami kerugian besar-besaran pada tahun lalu. Divisi ini menghasilkan USD 4,04 miliar dengan kerugian sebesar USD 974 juta.

Pemasukan yang didapat dari penjualan iklan di YouTube mengalami kenaikan year-over-year, dari USD 4 miliar menjadi USD 6 miliar. Namun Alphabet tidak mengumumkan berapa pendapatan yang diterima dari divisi hardware, Search dan iklan Google yang menjadi produk andalan mereka.

"Orang-orang beralih ke Google search, lebih banyak dari sejak pandemi dimulai," kata CEO Alphabet dan Google Sundar Pichai dalam panggilan konferensi dengan analis, seperti dikutip dari Cnet, Rabu (28/4/2021).

"Di beberapa bagian di dunia, ekonomi mulai pulih, yang menciptakan gelombang pasang di kuartal pertama," sambungnya.

Walau bisnis Google tetap meroket di tengah pandemi karena banyak orang yang harus berdiam di rumah dan menggunakan teknologi untuk saling terhubung, CFO Alphabet Ruth Porat mengatakan masih terlalu awal untuk mengetahui apakah tren ini akan berlanjut saat banyak negara mulai keluar dari lockdown.

"Terlalu dini untuk menilai seberapa tahan lama perilaku konsumen ini," kata Porat.

Laporan pendapatan ini diumumkan saat Google mendapatkan perhatian ekstra dari regulator AS. Pekan lalu, petinggi dari Google dan Apple disidang di depan sub-komite Senat AS karena dugaan praktek monopoli di toko aplikasi mereka.

Saat ini Google menjadi target dari tiga gugatan anti-kompetisi, termasuk gugatan dari Kementerian Kehakiman AS dan gugatan bipartisan lainnya dari koalisi beberapa negara bagian.