WhatsApp Ogah Turuti Permintaan Pemerintah AS

Jakarta - Awal Oktober lalu, otoritas Amerika Serikat, Inggris dan Australia melayangkan surat pada Facebook agar menghentikan niat untuk membenamkan teknologi penyandian di layanan pesannya. Atas permintaan itu, WhatsApp tegas menolaknya.

Direktur Kebijakan WhatsApp APAC, Clair Deevy, mengatakan platformnya akan terus menerapkan kebijakan enkripsi end to end. Artinya bahwa hanya orang yang mengirim dan menerima saja yang dapat mendapat atau membaca pesan.

Dan ini dijadikan standar di seluruh layanan WhatsApp. Baik itu pesan teks, panggilan suara maupun video.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi kami mempertahankan komitmen kami. Sangatlah penting menjaga privasi percakapan," ujar Clair saat ditemui di Kominfo, Kamis (7/11/2019).

"Kami akan terus melakukan enkripsi end to end. Kami pikir privasi sangat penting dan bahwa mengirim pesan antar teman dan keluarga harus menjadi sesuatu yang tetap pribadi," cetusnya.

Seperti diketahui demi menjaga privasi, enkripsi atau penyandian end to end di layanan Facebook belakangan diusik. Dengan alasan itulah pejabat Amerika Serikat, Inggris, dan Australia telah meminta agar penegak hukum bisa mengakses pesan ketika menginvestigasi teroris, pelaku pelecehan anak-anak, dan kriminal lainnya.

Departemen Kehakiman AS sudah lama tidak setuju dengan penyandian pesan karena dianggap menyulitkan pihaknya melawan kaum kriminal. FBI pernah meminta agar Apple membuka pesan iPhone milik tersangka pembunuhan massal di California, yang tidak dikabulkan oleh Apple.

"Perusahaan tak seharusnya mendesain sistem untuk menghindari akses pada konten, mencegah investigasi kriminalitas yang paling serius. Ini mengakibatkan warga terpapar risiko dengan menurunkan kemampuan perusahaan mendeteksi dan merespons konten ilegal," tulis Jaksa Umum Amerika Serikat, William Barr dalam suratnya bersama pejabat Inggris dan Australia.