.webp)
Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkapkan nasib proyek Hot Backup Satellite (HBS) usai dihentikan di tengah jalan.
Dilihat dari proses pengerjaannya, perakitan satelit HBS ini sudah mencapai lebih dari 80% dan ditargetkan meluncur tahun 2023 untuk menempati slot orbit 113 derajat Bujur Timur (BT).
Direktur Infrastruktur Bakti Kominfo, Danny Januar Ismawan menjelaskan skema proyek HBS ini merupakan penyediaan barang dan jasa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Konsep HBS itu kan sebenarnya konsep condosat atau satu satelit tapi pemakaiannya berbagi," ujar Danny di kantor Bakti Kominfo, Jakarta, Selasa (24/10/2023).
Danny menceritakan ketika awal pengadaan satelit HBS, perjanjiannya bahwa pemerintah menyediakan 50% dari kapasitas dari total 160 Gbps yang dimiliki satelit HBS.
"Nah, jatah pemerintah atau Bakti menyediakan sebesar 50%-nya, artinya 80 Gbps. Ketika kita melakukan pengakhiran kontrak, slot orbitnya memang milik konsorsium, bukan pemerintah," ucapnya.
Sebagai informasi, nilai pengadaan HBS mencapai Rp 5,2 triliun dan pembayaran yang telah dilakukan oleh pemerintah Rp 3,5 triliun ditambah biaya dari dana yang dikumpulkan (cost of money) dan akan dikembalikan oleh konsorsium Kemitraan Nusantara Jaya (KNJ).
Konsorsium Kemitraan Nusantara Jaya (KNJ) yang terdiri dari PT Satelit Nusantara Lima, PT DSST Mas Gemilang, PT Pasifik Satelit Nusantara, dan PT Palapa Satelit Nusa Sejahtera.
"Jadi, dengan adanya pengakhiran, konsorsium itu punya rencana bisnis sendiri. Ya, jadi dia tetap melakukan penyelesaian satelit itu," tutur Danny.
Berdasarkan peninjauan Satgas Bakti Kominfo yang telah dibentuk Menkominfo Budi Arie Setiadi pada 12 Oktober itu, proyek HBS dinilai tidak memungkinkan untuk dilanjutkan.
"Namun kita mengupayakan tadi agar tidak jadi kerugian negara, maka skema pengembalian dana dan sebagainya itu akan dipastikan akan dipenuhi oleh pihak konsorsium," pungkas Danny.
Berbeda dengan satelit Satria-1 yang skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), satelit HBS langsung didanai oleh Bakti Kominfo menggunakan dana Universal Service Obligation (USO). USO ini merupakan dana yang dipungut dari pendapatan kotor para penyelenggara telekomunikasi sebesar 1,25%.
Pengadaan infrastruktur (capital expenditure/capex) penyediaan satelit HBS ini membutuhkan biaya investasi sebesar Rp 5.208.984.690.000, termasuk PPN. Sedangkan, biaya jasa pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur HBS senilai Rp 475.204.320.000, termasuk PPN per tahun selama masa operasi 15 tahun.
Semula, proyek satelit HBS ini dirakit oleh Boeing dan diluncurkan menggunakan roket kepunyaan SpaceX, perusahaan yang dinakhodai oleh Elon Musk. Ditargetkan satelit HBS tersebut dapat diluncurkan pada Maret 2023, namun kini telah dihentikan pemerintah berdasarkan rekomendasi Satgas Bakti Kominfo.
(agt/fay)
