.webp)
Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Dirut Bakti) Fadhilah Mathar blak-blakan terkait pengadaan hot backup satellite (HBS) yang dihentikan di tengah jalan. Lalu, kemana anggaran proyek HBS tersebut?
Fadhilah mengatakan keterbatasan anggaran menjadi persoalan utama yang membuat proyek satelit cadangan Satria-1 itu disetop.
Sebagai informasi, nilai pengadaan HBS mencapai Rp 5,2 triliun dan pembayaran yang telah dilakukan oleh pemerintah Rp 3,5 triliun ditambah biaya dari dana yang dikumpulkan (cost of money) dan akan dikembalikan oleh konsorsium Kemitraan Nusantara Jaya (KNJ).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk HBS memang alasannya jamak, pemerintah punya resources yang terbatas. (Selanjutnya) kami akan prioritaskan untuk pembangunan ground segment dari Satria-1 yang memerlukan anggaran tidak kecil, sangat besar," ujar Fadhilah di Kantor Bakti Kominfo, Jakarta, Selasa (24/10/2023).
Sementara itu, kata Fadhilah, satelit Satria-1 sudah berhasil diluncurkan dengan tidak terjadi anomali. Targetnya pada akhir tahun ini siap beroperasi dan di awal tahun 2024 sudah bisa menyediakan akses internet di fasilitas layanan publik di daerah 3T.
"Sehingga urgensi terhadap HBS ini semakin menurun," ucapnya.
Lebih lanjut, Fadhilah menuturkan, pembangunan ground segment satelit Satria-1 saat ini terus dilakukan. Akses internet dari satelit tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan di sektor pendidikan dan kesehatan.
"Anggaran HBS bukan dibatalkan tapi pengakhiran lebih dini. Kami alokasikan untuk pembelian pembelanjaan yang terkait dengan ground segment yang kami sebar di 37.500 wilayah Indonesia. Jadi itu alasan utamanya karena itu tadi prioritas harus dilakukan Bakti karena keterbatasan anggaran," pungkasnya.
Berbeda dengan satelit Satria-1 yang skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Satelit HBS langsung didanai oleh Bakti Kominfo menggunakan dana Universal Service Obligation (USO). USO ini merupakan dana yang dipungut dari pendapatan kotor para penyelenggara telekomunikasi sebesar 1,25%.
Bakti Kominfo telah melakukan penandatangan kontrak proyek satelit HBS dan jasa pengoperasian yang tendernya dimenangkan oleh Kemitraan Nusantara Jaya yang terdiri dari PT Satelit Nusantara Lima, PT DSST Mas Gemilang, PT Pasifik Satelit Nusantara, dan PT Palapa Satelit Nusa Sejahtera.
Pengadaan infrastruktur (capital expenditure/capex) penyediaan satelit HBS ini membutuhkan biaya investasi sebesar Rp 5.208.984.690.000, termasuk PPN.
Sedangkan, biaya jasa pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur HBS senilai Rp 475.204.320.000, termasuk PPN per tahun selama masa operasi 15 tahun.
Semula, proyek satelit HBS ini dirakit oleh Boeing dan diluncurkan menggunakan roket kepunyaan SpaceX, perusahaan yang dinakhodai oleh Elon Musk. Ditargetkan satelit HBS tersebut dapat diluncurkan pada Maret 2023, namun kini telah dihentikan pemerintah berdasarkan rekomendasi Satgas Bakti Kominfo.
(agt/fay)
