.webp)
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkapkan nasib proyek infrastruktur telekomunikasi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) lainnya usai Hot Backup Satellite (HBS) dihentikan.
Satelit HBS disetop di tengah jalan, padahal proses pengerjaannya sudah mencapai lebih dari 80% dan ditargetkan meluncur tahun 2023.
Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Kominfo, Usman Kansong, memastikan program kerja Bakti Kominfo lainnya dipastikan aman, baik yang sudah maupun akan dikerjakan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagai informasi, Badan Layanan Umum (BLU) Kominfo, Bakti, mempunyai tugas untuk membantu memperluas akses internet di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Proyek infrastruktur yang sudah dilakukan Bakti, yaitu Palapa Ring, satelit Satria-1, hingga BTS 4G.
Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dari berbagai arah itu akan menciptakan 'tol langit', sebuah istilah upaya pemerintah untuk pemerataan akses internet di seluruh Indonesia.
Khusus BTS 4G, saat ini sedang tersandung kasus hukum berupa dugaan korupsi hingga menyeret eks Menkominfo Johnny G Plate dan Dirut Bakti menjadi tersangkanya.
Sedangkan yang sedang dikerjakan ke depannya, yaitu Palapa Ring Integrasi, yakni pembangunan tulang punggung sepanjang 11.258 km untuk meningkatkan utilitas dan resiliensi Palapa Ring eksisting, serta menjadi bagian dari infrastruktur tulang punggung yang terhubung ke jaringan internasional.
"Masih dalam proses terus, itu lanjut, Palapa kan punya kita, itu lanjut. Jadi yang mau dipercepat itu, BTS, Satria-1, Palapa Ring Integrasi, kalau HBS itu dideterminasi berdasarkan hasil kajian satgas. Ya, mudah-mudahan cuma itu (satelit HBS) saja," ujar Usman di Jakarta, Senin (23/10/2023).
Usman menambahkan, proyek satelit HBS dihentikan berdasarkan hasil kajian Satgas Bakti Kominfo. Pengadaan HBS ini bukan skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), melainkan didanai oleh Bakti Kominfo menggunakan dana universal service obligation (USO). Sebagai informasi, USO ini merupakan dana yang dipungut dari pendapatan kotor para penyelenggara telekomunikasi sebesar 1,25%.
Diberitakan sebelumnya, disuntik matinya proyek HBS ini diungkapkan oleh Menkominfo Budi Arie Setiadi pada Jumat (20/10).
"Tim Satgas menilai ini perlu dihentikan. Kalau teknis-teknis gitu tanya ke satgas saja. (Terkait slot orbit HBS) itu kan komersial, biarkanlah, itu sudah diputuskan Satgas Bakti Kominfo yang mutusin," ucap Budi.
Ketua Satgas Bakti Kominfo Sarwoto Atmosutarno bahwa pihaknya telah mengkaji usulan dan menyetujui pengakhiran lebih awal Kontrak HBS setelah aspek urgensi, anggaran, kemajuan kontrak, dan risiko operasional Satria-1 yang telah meluncur dengan sukses dianalisa oleh Manajemen Bakti.
Disampaikan Sarwoto, satgas juga memastikan bahwa manajemen Bakti telah melakukan mitigasi risiko atas kebutuhan layanan internet di lokasi-lokasi layanan publik serta mengkordinasikan pengakhiran ini dengan Kemitraan Nusantara Jaya (KNJ) yang terdiri dari PT Satelit Nusantara Lima, PT DSST Mas Gemilang, PT Pasifik Satelit Nusantara, dan PT Palapa Satelit Nusa Sejahtera.
Pengadaan proyek satelit HBS ini mencapai Rp 5,2 triliun. Pembayaran yang telah dilakukan oleh Pemerintah adalah senilai Rp 3,5 triliun ditambah cost of money dan akan dikembalikan oleh Kemitraan Nusantara Jaya (KNJ).
(agt/fay)
