Kabel Bawah Laut Mau Ditata, Ini Permintaan Asosiasi ke Pemerintah

Kabel Bawah Laut Mau Ditata, Ini Permintaan Asosiasi ke Pemerintah

Agus Tri Haryanto - detikInet
Selasa, 23 Mar 2021 21:13 WIB
Kabel Fiber Optik Bawah Laut
Pemasangan kabel bawah laut (Foto: Defense.gov)
Jakarta -

Pemerintah akan menata kabel bawah laut yang dinilai kondisinya saat ini semrawut. Asosiasi Sistem Komunikasi Kabel Laut Seluruh Indonesia (Askalsi) meminta agar pemerintah memperhatikan proses penataan tersebut agar tidak salah langkah.

"Askalsi memahami maksud pemerintah dan akan menaati aturan ini," ujar Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Askalsi, Eky S Pratomo-Tedjo, Selasa (23/3/2021).

Eky menyebutkan bahwa penataan kabel bawah laut akan berdampak positif apabila penerapannya di lapangan membuat rangkaian perizinan yang lebih efisien.

Dikarenakan, Askalsi seperti dikatakan Eky, bahwa penataan ini berpotensi bikin bengkak investasi yang digelontorkan para penyelenggara kabel bawah laut. Sebab, sebagian rutenya akan jadi melebar dari sebelumnya.

"Sebenarnya sebagian besar lokasi tidak semrawut, namun memang ada sebagian kecil lokasi dari wilayah NKRI yang demikian. Contoh, di antara pantai Batam dengan batas wilayah laut Singapura," kata dia

Untuk itu, pemerintah diminta agar memperhatikan proses penataan kabel bawah laut tersebut. Askalsi menyebutkan ada dua poin utama, yaitu, pertama, mengizinkan penggunaan rute-rute yang lebih pendek, bila memang selisih investasi cukup signifikan.

Kedua, mengkompensasi kenaikan investasi para penyelenggara kabel laut dengan memberikan, proses perizinan yang lebih efisien dari sisi biaya dan waktu, serta proaktif memberikan perlindungan terhadap kabel laut dari ancaman kerusakan akibat human factor yang selama ini sering terjadi.

Diberitakan sebelumnya, pipa dan kabel bawah laut di Indonesia akan diatur. Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) No. 14 Tahun 2021 tentang Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berharap kebijakan itu membuat Indonesia lebih disiplin dan tertib dari permasalahan tumpang tindih selama ini tentang pipa dan kabel bawah laut.

"Saya berharap ini membuat negeri kita makin disiplin, jadi negeri kita jangan jadi korban dari ketidaksiplinan kita dan dimanfaatkan oleh banyak pihak. Kita harus makin bangga Indonesia yang tertib, bukan Indonesia yang semrawut," kata Luhut kemarin.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan telah disepakati ada 43 alur pipa, 217 alur kabel dan 209 beach main hole yang ditetapkan dalam rangka penataan pipa dan kabel bawah laut di wilayah Batam, Kupang, Manado dan Jayapura. Aturan ini dapat dievaluasi sebanyak satu kali dalam lima tahun jika terjadi perubahan terkait kebijakan nasional yang bersifat strategis, kondisi lingkungan dan bencana.



Simak Video "Fakta Medali Olimpiade Tokyo 2020 yang Terbuat dari Limbah Elektronik"
[Gambas:Video 20detik]
(agt/fay)