Rabu, 28 Agu 2019 11:37 WIB

Kominfo Datangi Ombudsman Terkait Pemblokiran Internet Papua

Agus Tri Haryanto - detikInet
Kominfo Datangi Ombudsman Terkait Pemblokiran Internet Papua. (Foto ilustrasi: Unspslah) Kominfo Datangi Ombudsman Terkait Pemblokiran Internet Papua. (Foto ilustrasi: Unspslah)
Jakarta - Kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terkait pemblokiran internet di Papua berujung dengan pemanggilan oleh Ombudsman Republik Indonesia.

Sejatinya, dalam pemanggilan ini Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara yang mestinya datang. Namun karena berhalangan, akhirnya diwakilkan oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pengerapan.

Berdasarkan pemantauan detikINET di Gedung Ombudsman, Jakarta, Rabu (28/8/2019), Semuel datang pada pukul 10.30 WIB didampingi stafnya. Di waktu yang bersamaan juga terlihat Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo.




Semuel sendiri enggan untuk berkomentar perihal pemanggilan ini. "Nanti saja setelah pertemuan ini," ucapnya sambil berlalu.

"Kami menghargai pemanggilan oleh Ombudsman. Dirjen Aptika akan menjelaskan alasan dilakukan pemblokiran internet di Papua," kata Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu ditemui di kesempatan yang sama.

Adapun berdasarkan informasi dari Ferdinandus, Ketua Ombudsman Prof Amzulian Rifai dan Anggota Ombudsman Alvien Lie dan Ahmad Alamsyah Saragih akan meminta keterangan dan penjelasan dari Kominfo.

Kominfo Akan Jelaskan Alasan Pemblokiran Internet Papua ke Ombudsman Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pengerapan memenuhi panggilan Ombudsman. Foto: Agus Tri Haryanto/detikINET


Seperti diketahui, lebih dari satu pekan yang lalu, pemerintah melakukan pembatasan akses internet di beberapa wilayah Papua dan Papua Barat. Namun pada Rabu (21/8) pemerintah meningkatkannya jadi pemblokiran akses di wilayah tersebut.

Keputusan tersebut membuat 20 organisasi masyarakat sipil 'geruduk' Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara di kantornya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mendesak dinyalakan lagi akses internet di Papua dan Papua Barat.




Adapun 20 organisasi masyarakat sipil yang dimaksud diantaranya YLBHI, KontraS, LBH Pers, ICJR, SAFEnet, Amnesty International Indonesia, Yayasan Pustaka, AJI, Greenpeace, Perkumpulan Jubi, ELSAM, Yayasan Satu Keadilan, Federasi KontraS, Vivat Indonesia, AJAR, Walhi, YPII, PAHAM Papua, GARDA-P, dan FIM-WP.




Simak Video "Kominfo Siapkan Regulasi Jasa Pengiriman Belanja Online"
[Gambas:Video 20detik]
(rns/krs)