Jokowi Harus Tegas Soal Transportasi Online, Dukung atau Tertibkan!

Jakarta - Presiden Joko Widodo sebagai kepala pemerintahan tertinggi di negeri ini diminta bersikap tegas dalam membuat aturan terkait transportasi berbasis online supaya tidak terus memicu polemik dan meresahkan publik.

Permintaan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafidz usai rapat kerja bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara di gedung Nusantara II, DPR, Jakarta, Senin (14/3/2016).

Menurutnya, demo sopir angkutan umum hari ini merupakan buah dari ketidaktegasan pemerintah. Di satu sisi, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan melarang. Namun di sisi lain, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan dukungan.

"Saya dengar presiden menginginkan adanya aturan yang mengakomodasi perusahaan-perusahaan aplikasi ini. Tidak bisa salahkan Kominfo atau Perhubungan. Tapi presiden. Kan aturan tertinggi ada di presiden," kata Meutya kepada detikINET.

Nah, dengan adanya silang pendapat ini, akhirnya masyarakat dan industri pun dibuat resah. Presiden pun diminta untuk segera membuat aturan yang sinergis dan kebijakan satu suara.

"Mbok ya pemerintah cepat-cepat bikin aturan. Jangan ada yang namanya ketidakpastian hukum. Sehingga, ketidakpastian hukum itu di mana-mana akan menimbulkan kegaduhan, keriuhan," masih kata Meutya.

"Hari ini mungkin bentuknya hanya demonstrasi. Walaupun ini juga cukup mengganggu karena banyak. Ke depan bagaimana kalau ada yang mogok besar-besaran.

"Mudah-mudahan momentum hari ini, bukannya kita mendukung demo, tapi apa yang terjadi hari ini seharusnya bisa menjadi masukan bagi pemerintah agar segera membuat aturan," papar politisi dari Golkar tersebut.

Menurut dia, Jokowi harus segera memilih salah satu dari dua pilihan yang ada.

"Pilihannya dua. Membuat aturan yang mengakomodasi transportasi berbasis aplikasi online, atau menertibkan. Kita sih dari DPR dukung-dukung saja. Tapi tolong buat aturan yang tegas dan tidak berlama-lama," tegasnya.

"Kalau saya lihat pernyataan di media massa ini terlalu cepat. Waktu itu menteri perhubungan keluarkan aturan malam (saat kasus larangan Go-Jek). Besoknya sudah ditarik kembali. Mungkin karena terlalu cepat jadinya belum duduk bersama-sama bagaimana pemerintah bersikap," lanjut Meutya.

"Tolong satu suara dulu. Ketika pemerintah tidak satu suara, di situ terjadi kegalauan. Pemerintah tolong segera. Putuskan untuk membuat aturan atau mengakomodasi ini atau menertibkan," pungkas mantan presenter berita ini.

(rou/ash)