Mastel Dukung Kerja Sama OTT dengan Operator Telekomunikasi

Mastel Dukung Kerja Sama OTT dengan Operator Telekomunikasi

Anggoro Suryo Jati - detikInet
Sabtu, 30 Jan 2021 19:30 WIB
Layanan video on demand pertama dan terbesar di Asia secara resmi hadir di Indonesia, Kamis (14/4/2016). Hanya dengan berlangganan Rp 49,500 perbulan kita bisa menikmati revolusi dunia hiburan film dan serial TV Internasional dan lokal terbaik dengan lebih dari 35.000 jam. HOOQ Menjadi yang pertama di Asia dengan menggandeng tiga perusahaan media raksasa Singtel, Sony Picture dan Warner Bros yang dapat disaksikan melalui berbagai media seperti Komputer, Smartphone, Tablet, Smart TV dan dekoder. (FOTO: Rachman Haryanto/detikcom)
Ilustrasi video on demand. Foto: Rachman Haryanto
Jakarta -

Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Kristiono mendukung penuh pengaturan kewajiban kerja sama Over The Top (OTT) global dengan operator telekomunikasi nasional melalui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) turunan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Kristiono menjelaskan, di dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi maupun PP Nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi memang belum mengatur secara spesifik model bisnis OTT global di wilayah Indonesia.

"Karena saat itu memang belum ada OTT. Oleh karena itu, saat inilah kesempatan dan waktu yang tepat bagi pemerintah untuk menegaskan hal tersebut dalam draft RPP Cipta Kerja Bidang Postelsiar. Sehingga semua OTT harus mematuhi ketentuan tersebut," ujar Kristiono, Jumat (29/1).

Padahal, menurutnya sesuai definisi telekomunikasi dalam UU Nomor 36 tahun 1999, OTT termasuk dalam pengertian jasa telekomunikasi. Sehingga penyelenggara OTT dapat dikategorikan sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi yang wajib bekerja sama dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi.

Dengan adanya PP yang mengatur model bisnis OTT global, Kristiono menyebut pemerintah telah menegakkan kedaulatan negara di ranah siber atau digital. Terlebih, OTT sudah menikmati sangat banyak manfaat ekonomi dari penggunanya yang sangat banyak di Indonesia, tanpa berkontribusi kepada negara.

"Selama ini OTT sudah beroperasi di Indonesia tapi seolah tanpa tersentuh aturan. Sehingga seolah-olah tidak punya kewajiban apa-apa terhadap negara. Jadi OTT wajib bekerjasama dengan operator Telko nasional. Pemerintah harus menegaskan hal tersebut melalui RPP Turunan Cipta Kerja di sektor telekomunikasi," tegasnya.

Selain itu ada juga Ketua Bidang Infrastruktur Broadband Nasional Mastel, Nonot Harsono menilai perlunya pengaturan yang lebih jelas tentang keberadaan pemain OTT global.

Ia menilai, kalau OTT tidak segera diatur maka semakin banyak mudaratnya bagi negara dan juga industri telekomunikasi nasional.

"Setiap pihak asing menapakkan jangkauan bisnisnya di wilayah Indonesia, amat lazim mereka meminta izin kepada Pemerintah Indonesia ketika hendak menawarkan akses layanan atau mengambil manfaat dari wilayah orang lain," ujar Nonot saat dihubungi.



Simak Video "OTT KPK di Riau, Pejabat di Kuantan Singingi Diamankan"
[Gambas:Video 20detik]