Siapa Jadi Wasit dalam Penerapan RPP Postelsiar?

Siapa Jadi Wasit dalam Penerapan RPP Postelsiar?

Anggoro Suryo Jati - detikInet
Jumat, 22 Jan 2021 20:30 WIB
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Foto: Trio Hamdani/detikcom
Jakarta -

'Wasit' diperlukan untuk menjaga persaingan usaha agar tetap sehat, seperti saat nanti Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Postelsiar) mulai diterapkan.

Demi menjaga persaingan usaha yang sehat, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) turunan UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja selalu mencantumkan pertimbangan persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti tercantum dalam RPP Postelsiar.

Saat FGD RPP Postelsiar dalam Perspektif Persaingan Usaha yang Sehat yang dilaksanakan Kolegium Jurist Institute pertengahan pekan ini, Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dr Guntur Syahputra Saragih, MSM mengatakan setidaknya enam kali pertimbangan persaingan usaha yang sehat muncul dalam RPP Postelsiar.

Namun Guntur menyayangkan lembaga yang seharusnya memberikan pertimbangan persaingan usaha tidak dijelaskan secara spesifik.

Meski demikian, Guntur tetap menyambut baik dimasukkannya substansi persaingan usaha yang sehat di RPP Postelsiar. Menurutnya Persaingan Usaha memiliki ketersinggungan yang tinggi baik di Undang-Undang Cipta Kerja maupun dalam RPP Postelsiar sebagai pengaturan turunannya. Sehingga KPPU siap membantu dalam proses penyusunannya.

"Kami mengapresiasi di antara semua RPP, RPP Postelsiar paling banyak menyebutkan kata mempertimbangkan persaingan usaha yang sehat. Ada pasal 19, pasal 24, pasal 31 ayat 2 dan ayat 4, pasal 49, dan pasal 55. Namun siapa yang mempertimbangkan?" tanya Guntur.

Lanjut Guntur, ada beberapa pasal di RPP Postelsiar yang perlu dicermati mendalam. Jika tidak dicermati secara mendalam, justru pasal di RPP Postelsiar ini berpotensi mengganggu persaingan usaha yang sehat.