Ini Dampak Omnibus Law Cipta Kerja untuk Industri Telekomunikasi

Ini Dampak Omnibus Law Cipta Kerja untuk Industri Telekomunikasi

Anggoro Suryo Jati - detikInet
Rabu, 21 Okt 2020 19:49 WIB
Menara BTS dan Antena TV. 
dikhy sasra/ilustrasi/detikfoto
Ilustrasi BTS operator. Foto: Dikhy Sasra
Jakarta -

UU Omnibus Law Cipta Kerja mengatur banyak hal, salah satunya adalah kluster Pos dan Telekomunikasi. Apa dampaknya untuk industri telekomunikasi di Indonesia?

Menurut Victoria Venny, Senior Equity Research Analyst MNC Sekuritas, UU baru ini punya dampak positif terhadap industri telekomunikasi nasional. Pasalnya dalam UU tersebut pelaku usaha telekomunikasi diperbolehkan melakukan sharing spektrum, infrastruktur pasif dan aktif dengan skema kerja sama.

Ketentuan sharing infrastruktur pasif yang ditetapkan ini menjunjung keadilan, wajar, dan non-diskriminatif dalam penyediaan layanan komunikasi, dengan tetap mengedepankan kesepakatan bisnis.

Hal tersebut menurut Venny akan memberi dampak positif bagi perusahaan dan masyarakat. Penyebabnya adalah selama ini masyarakat yang berada dalam kawasan atau gedung tertentu yang punya kerja sama dengan operator, tak bisa memilih operator sesuai keinginannya.

"Dengan dicantumkannya ketentuan sharing infrastruktur pasif yang adil, wajar, dan non-diskriminatif dengan tetap mengedepankan kesepakatan bisnis yang wajar, maka masyarakat di wilayah tersebut dapat memiliki pilihan operator lainnya," terang Venny.

Di dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja juga mengatur mengenai kerja sama pemanfaatan infrastruktur aktif melalui kesepakatan para pihak dengan tetap memperhatikan quality of service (QoS) serta redundancy jaringan telekomunikasi.

Selain itu UU Omnibus Law Cipta Kerja ini tetap mewajibkan penyelenggara jaringan telekomunikasi untuk memenuhi komitmen pembangunan guna mendukung perluasan cakupan layanan telekomunikasi yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Menurut Venny dengan adanya aturan tersebut selain membuat perusahaan telekomunikasi dapat melakukan efisiensi dalam penggelaran jaringan, yang berpotensi meningkatkan pendapatan operator.

Pemanfaatan infrastruktur aktif ini dengan mengedepankan pertumbuhan investasi yang berkelanjutan untuk teknologi baru dan tetap menjaga iklim persaingan usaha yang sehat.

Tidak hanya itu, pemanfaatan infrastruktur aktif memberikan kepastian pemenuhan komitmen pembangunan mendukung perluasan cakupan layanan, dan pemenuhan pasar telekomunikasi yang semakin berkembang pesat.

"Sebenarnya UU Cipta Kerja ini membuka peluang yang sangat besar baik bagi operator kecil maupun operator besar. Operator kecil akan mendapatkan efisiensi dengan memanfaatkan jaringan dari operator yang sudah ada. Sehingga operator tersebut memiliki kemampuan untuk membangun di daerah lain yang belum tersedia jaringan telekomunikasi," ujar Venny.

"Sedangkan bagi Telkom Group berpeluang untuk mendapatkan revenue tambahan dari jaringan yang selama ini sudah mereka gelar. Sehingga UU Cipta Kerja menjadi katalis positif bagi emiten sektor telekomunikasi," tambahnya.

Aturan soal tarif batas bawah dan batas atas di layanan telekomunikasi pun ditanggapi dengan positif. Hal ini menurut Venny bakal membuat pelaku industri telekomunikasi yang selama ini bersaing harga dapat bergeser ke persaingan dalam meningkatkan kualitas layanannya.

"Sehingga penetapan tarif batas atas dan bawah ini sangat bagus bagi industri telekomunikasi. Saya berharap untuk penetapan tarif batas bawah dan atas nantinya pemerintah harus memperhitungkan kemampuan operator untuk mengembangkan jaringan, menjaga QoS layanan, dan kemampuan operator telekomunikasi secara berkelanjutan memenuhi pasar telekomunikasi yang bertumbuh signifikan tahun demi tahun," tutup Venny.



Simak Video "Polisi Beberkan Modus Admin Grup Medsos Perusuh Demo Omnibus Law"
[Gambas:Video 20detik]
(asj/fay)