Plus Minus Omnibus Law Untuk Sektor Teknologi

Plus Minus Omnibus Law Untuk Sektor Teknologi

Tim detikcom - detikInet
Jumat, 09 Okt 2020 17:51 WIB
Jaringan 5G
Plus Minus Omnibus Law Untuk Sektor Teknologi (Foto: Reuters)
Jakarta -

RUU Cipta Kerja telah disahkan menjadi UU Omnibus Law Cipta Kerja. Menurut pengamat, aturan Omnibus Law tersebut memiliki kemudahan, tetapi ada juga kekurangannya di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan di Omnibus Law ada beberapa UU yang direvisi, di mana di dalamnya terdapat UU Telekomunikasi.

"Ada dua pembaruan utama yang diatur, yaitu mengenai infrastruktur sharing atau passive sharing dan dibukanya penggunaan frekuensi bersama yang mengarah pada active sharinng," ucapnya.

Heru menjelaskan secara kebutuhan memang dibutuhkan aturan tersebut. Hal itu karena membangun infrastruktur juga tidak zamannya lagi tiap operator memiliki jaringan masing-masing, tapi sudah harus berbagi. Kemudian juga untuk frekuensi sekarang ini dinilai punya kekurangan, misal 5G saja butuh 100 MHz yang mana sulit dapat sebesar itu. Berbagi spektrum merupakan salah satu caranya.

"Namun begitu, untuk pelaksanaan infrastruktur pasif masih dibutuhkan PP sebagai aturan pelaksanaan. Kemudian untuk frekuensi juga tetap membutuhkan persetujuan pemerintah sehingga masih harus menunggu juga agar aturan bisa dijalankan," jelasnya.

Sementara itu, menurut Doni Ismanto dari Indotelko Forum memaparkan bahwa UU Omnibus Law Cipta Kerja memiliki dampak yang besar bagi industri Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), seperti secara perizinan akan lebih simpel karena di dalam aturan tersebut banyak perizinan yang disebutkan cukup melalui pemerintahan pusat.

Kemudian, ada adopsi teknologi yang lebih cepat, misal untuk 5G, kendala keterbatasan frekuensi bisa terjawab dengan diizinkannya spektrum sharing atau pemanfaatan frekuensi 700 MHz nantinya jika Analog Switch Off (ASO)yang juga ada di sebutkan dalam klaster UU Cipta Kerja untuk Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.

"ASO bisa dijalankan, sesuatu yang tak perlu lagi menunggu revisi UU Penyiaran. Dan, MVNO yang selama ini menjadi perdebatan juga bisa jalan. Artinya kompetisi di sektor Telekomunikasi akan kian ketat, karena pemain baru berdatangan," tutur Doni.

Namun di balik kemudahan, ada tantangan yang harus dihadapi. Doni mengungkapkan, seperti masalah perizinan yang hanya menyebutkan melalui pemerintah pusat, ini harus jelas nanti siapa lead sector-nya. Soal Spektrum sharing, peraturan pelaksana tentu seperti PP harus bisa memberikan keadilan bagi semua pihak, terutama untuk pemain yang selama ini mengklaim memiliki infrastruktur terbesar.

Lalu, perubahan model bisnis di jaringan ini harusnya diikuti juga dengan aturan ketat di konten, dalam hal ini Over The Top. Sayangnya, kata Doni, ini belum diatur di UU Cipta Kerja, bahkan untuk urusan pajak yang menunjukkan equal playing field, OTT asing masih belum maksimal digarap. Padahal pemain jaringan sudah di-unbundling di sisi layanan di UU Omnibus Law Cipta Kerja ini, yang menjadikan posisi mereka dalam ekosistem Broadband tak lagi begitu dominan.

"Perubahan Daftar Negatif Investasi (DNI) dalam peraturan pelaksana nantinya juga harus diwaspadai yang membuat pemain asing bisa masuk ke sektor-sektor TIK dimana selama ini dibatasi kepemilikan asing karena melihat kemampuan SDM, Teknis, dan Pemodalan lokal harusnya tetap dipertahankan," jelasnya.

"Untuk implementasinya banyak tantangan, aturan turunannya, dari Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Menteri. Jadi, aturan teknis di lapangan, bagaimana scale up ekonomi, dan Over The Top (OTT)," pungkasnya.



Simak Video "Alasan Mengapa Situs Resmi Sekelas DPR Mudah Diretas Hacker"
[Gambas:Video 20detik]
(agt/fay)