Menyoal Spectrum Sharing di Omnibus Law - Halaman 2

Menyoal Spectrum Sharing di Omnibus Law

Anggoro Suryo Jati - detikInet
Sabtu, 17 Okt 2020 19:45 WIB
Menara BTS dan Antena TV. 
dikhy sasra/ilustrasi/detikfoto
Ilustrasi BTS (Foto: Dikhy Sasra/detikcom)

Dalam Omnibus Law juga diatur mengenai sharing infrastruktur aktif melalui skema kerja sama dan kesepakatan para pihak dengan tetap memperhatikan quality of service (QoS) serta redundancy jaringan telekomunikasi.

Alamyah berharap nantinya PP sebagai turunan regulasi Omnibus Law dapat mengatur secara rinci aturan main dari sharing infrastruktur aktif ini. Sehingga berbagi jaringan aktif ini disamping menjunjung tinggi iklim persaingan usaha yang sehat, juga tetap memastikan adanya jaringan alternatif sebagai back up. Tujuannya agar layanan telekomunikasi tetap berfungsi meskipun jaringan utama mengalami gangguan.

"PP juga harus dipastikan kewajiban bagi operator yang melakukan sharing infrastruktur aktif ini untuk tetap memenuhi komitmen pembangunan dan mendukung perluasan cakupan layanan telekomunikasi yang saat ini sangat dibutuhkan masyarakat dalam menghadapi kondisi normal baru," ujar Alamsyah.

Untuk menghindari industri telekomunikasi semakin terpuruk akibat perang harga, Omnibus Law mengatur mengenai tarif batas bawah. Alamsyah berpendapat, penetapan tarif batas bawah yang memperhitungkan total cost memberikan jaminan pengembalian modal yang wajar bagi operator telekomunikasi, sehingga operator telekomunikasi dapat meningkatkan kualitas layanan serta melakukan investasi perluasan cakupan layanan.

"Saya sangat mengapresiasi niat pemerintah untuk memperbaiki industri telekomunikasi. Itu namanya safety net. Kompetisi antar operator telekomunikasi diperbolehkan. Cuma nantinya Negara dapat turun tangan ketika persaingan itu berpotensi menimbulkan kerugian jangka panjang," jelasnya.

"Selama ini operator berbisnis portofolio. Keuntungan mereka bukan berasal dari bisnis telekomunikasi tetapi dari kenaikan harga saham. UU Cipta Kerja ini mengembalikan industri telekomunikasi ke rel yang benar. Pengaturan harga batas bawah ini menurut saya bagus," terang Alamsyah.

Cuma kelemahan Omnibus Law kluster Pos dan Telekomunikasi adalah belum mengatur secara rinci mengenai pengaturan spektrum radio untuk penyiaran. Contoh frekuensi untuk penyiaran terestrial dan satelit TV berbayar yang selama ini utilisasinya dan pemasukan ke negara sangat rendah. Komisioner Ombudsman ini sangat berharap nantinya pemerintah dapat segera mengatur penggunaan frekuensi untuk broadcasting dan untuk broadband.

"Tadinya saya sangat berharap pengaturan terhadap frekuensi broadcasting dan satelit TV berbayar dapat diatur rinci di UU Cipta Kerja. Tujuannya agar Pemerintah bisa segera mendapatkan digital dividen dari frekuensi yang idle. Setelah UU Cipta Kerja ini disahkan saya berharap pemerintah dapat mengatur tentang alokasi penggunaan frekuensi tersebut di PP," tutup Alamsyah.

(asj/fay)