Ini 15 Masalah di Aplikasi PeduliLindungi yang Harus Diperbaiki - Halaman 2

Ini 15 Masalah di Aplikasi PeduliLindungi yang Harus Diperbaiki

Rachmatunnisa - detikInet
Kamis, 09 Sep 2021 18:10 WIB
Kapan Sertifikat Vaksin Keluar? Simak di Sini Penjelasannya
15 Masalah PeduliLindungi yang Dikeluhkan dan Harus Diperbaiki. Foto: Dok ITDC

Sisi Tata Kelola

1. Aplikasi PeduliLindungi bersifat mandatory bagi masyarakat, tetapi tidak ada dalam daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) resmi yang terdaftar di Kemenkominfo sebagaimana bisa dilihat di laman https://pse.kominfo.go.id/. Karenanya, aplikasi ini perlu segera didaftarkan sebagai PSE sehingga statusnya legal dan terpercaya

2. Pewajiban PeduliLindungi untuk seluruh penduduk Indonesia menimbulkan diskriminasi pada hak masyarakat Indonesia untuk mendapatkan layanan publik. Sebab, penetrasi ponsel cerdas di Indonesia baru mencapai 58% populasi, sehingga ada 42% masyarakat yang tidak bisa mengunduhnya meski sudah vaksin.

Ada juga masyarakat yang memiliki ponsel pintar dan sudah vaksin namun tidak bersedia mengunduh PL karena belum merasa terjamin keamanan data pribadinya. Selain itu ada sekitar 3,8 juta orang yang memiliki imunitas alami karena sudah sembuh dari COVID-19 dan baru bisa vaksin minimal 3 bulan setelah sembuh.

ID-IGF merekomendasikan untuk membalik proses penerapan PeduliLindungi sehingga lebih memudahkan masyarakat yang tidak punya smartphone untuk tetap beraktivitas. Dan untuk warga yang tidak bisa divaksin atau yang baru sembuh dari COVID-19, sebaiknya hanya perlu membawa surat keterangan dokter untuk mengakses layanan publik, tak perlu PeduliLindungi

3. Data NIK sudah tersebar di 1.300 instansi, sehingga harus diakhiri, disanitasi dan diganti dengan format dan akses terenkripsi

4. Kredensial untuk mengakses PeduliLindungi hanya dengan NIK dan nama lengkap, padahal data-data ini sangat mudah diakses publik. Lalu dikoreksi dengan kredensial 5 parameter data kependudukan yang justru makin menyulitkan pengguna untuk mengakses datanya sendiri.

Maka, direkomendasikan untuk segera beralih ke Digital ID. Saat ini di Indonesia sudah ada produk Digital ID yang digunakan luas dengan pendekatan teknis yang berbeda-beda

5. Single Sign On Nasional berbasis Digital ID untuk menggantikan NIK yang sudah bocor dan tersebar luas dengan kode National Identification Number (NIN).

(rns/fay)