.webp)
Kebocoran sertifikat vaksinasi Presiden Jokowi sungguh mengagetkan dan memprihatikan. Apakah solusi yang ditempuh pemerintah sudah cukup?
Sepanjang Jumat (3/9) masyarakat dikejutkan dengan beredarnya gambar sertifikat vaksinasi Presiden Jokowi lengkap dengan data pribadinya. Polemik berkembang sampai akhirnya pemerintah mengambil tindakan.
Dihimpun detikINET, Sabtu (4/9/2021) inilah duduk perkara sertifikat vaksinasi Jokowi bocor dan beredar di dunia maya:
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
1. Sertifikat vaksinasi Jokowi beredar di Twitter dan bikin heboh
Awalnya, netizen Indonesia ramai dengan postingan beberapa influencer tentang gambar sertifikat vaksinasi Presiden Jokowi sejak Jumat pagi.
Di situ ada nama Ir Joko Widodo, kemudian NIK dan tanggal lahir, nomor ID vaksinasi, tanggal vaksinasi dan jenis vaksin dan batch vaksinasinya. Semua lengkap ada di sana.
detikINET pun mengonfirmasi hal ini kepada pakar medsos Ismail Fahmi, founder Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia yang ikut memposting gambarnya. Menurut dia ini memang sertifikat asli.
"Menurut saya ini asli, karena memang bisa. Aplikasi ini memungkinkan orang bisa minta tolong siapapun download dari aplikasi PeduliLindungi kalau tahu nama, NIK, tanggal lahir, tanggal vaksinasi dan jenis vaksinasinya," ujar Ismail Fahmi.
Hal ini seperti penjelasan Ismail Fahmi dari tweetnya. "Siapapun yang sudah login di apps, bisa cek sertifikat siapapun selama tahu NIK, nama dan tanggal lahir," kata dia.
Menurut pendapat Ismail Fahmi, dia melihat ini sebagai sebuah fitur dari aplikasi PeduliLindungi. Fitur inilah rupanya yang dimanfaatkan untuk mendapatkan sertifikat vaksinasi Jokowi.
2. Kementerian sibuk soal kebocoran sertifikat vaksinasi Jokowi
Pada awal kejadian, yang ada adalah saling tunjuk. detikcom mencoba meminta konfirmasi atas beredarnya sertifikat vaksinasi Jokowi tersebut kepada Menkominfo Johnny G Plate. Namun Johnny meminta hal tersebut ditanyakan langsung kepada Menkes Budi Gunadi Sadikin.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin buka suara. Dipastikan semua data pejabat soal informasi dalam aplikasi PeduliLindungi kini ditutup, menanggapi bebasnya akses NIK dari sertifikat vaksin Jokowi yang ramai diperbincangkan di lini masa.
"Sejak tadi malam sudah terinfo soal ini (akses terhadap NIK PresidenJokowi). Sekarang sudah dirapikan. Data para pejabat ditutup," ujarMenkes dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) lalu berkoordinasi soal persoalan tersebut.
3. Risiko jika sertifikat vaksinasi Jokowi tersebar
Pakar medsos Ismail Fahmi mengatakan risiko dari tersebarnya sertifikat vaksinasi adalah tersebarnya data pribadi berupa NIK dan tanggal lahir. Namun menurut Fahmi, data NIK itu saja tidak cukup untuk disalahgunakan orang jahat.
"Kalau dari ini saya nggak lihat masalah besar. Kalau mau daftar nomor telepon palsu kan NIK nggak cukup, harus ada KK. Untuk pinjol juga kan butuh foto selfie dan foto KTP," kata dia.
Sertifikat vaksinasi yang tersebar di medsos, menurut Ismail baru berbahaya jika pelaku kejahatan memegang data pribadi kita yang lainnya. Data NIK jika digabung dengan data pribadi lainnya, barulah bisa disalahgunakan.
"Untuk sertifikat vaksinasi, kalau dari situ orang tahu NIK kita dari dari sumber lain tahu KK kita, barulah itu bisa berisiko," kata Ismail.
Halaman selanjutnya: Pemerintah akui kebocoran dan langkah antisipasi...
