Badan Cyber Nasional Berkiblat Ke AS?

Jakarta - Indonesia berada di posisi kedua sebagai negara sasaran serangan cyber. Kondisi tersebut membuat pemerintah membentuk Badan Cyber Nasional guna meningkatkan pertahanan melawan ancaman online.

Rencana pembentukan Badan Cyber Nasional masih terus digodok. Pemerintah pun coba meminta ide dan masukan lewat Simposium Cybersecurity Nasional (SCN) 2015 yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta.

Penasehat Menkopolhukam sekaligus Ketua Panitia SCN 2015, Yono Reksoprodjo punya pandangannya terkait pembentukan Badan Cyber Nasional. Menurutnya, badan ini akan mengoordinasikan semua lembaga cyber yang ada di Indonesia, baik dimiliki pemerintah maupun swasta.

Bentuknya sendiri, kata Yono, akan dibuat seperti badan cyber yang ada di beberapa negara, salah satunya adalah Amerika Serikat. Meski demikian, Yono menegaskan ini tidak berarti Badan Cyber Nasional akan berkiblat ke Amerika Serikat atau negara lain. Pasalnya masing-masing negara memiliki national interest yang berbeda.

"National interest mereka (Amerika Serikat-red.) ada empat, yakni menguasai diplomasi, informasi, ekonomi dan militer. Nah, Indonesia apa? Ipoleksosbud Hankam (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan). Banyak banget kan?" ujar pria berkaca mata ini.

Lebih lanjut dikatakan Badan Cyber Nasional sebaiknya mengacu pada kendala dan masalah yang terjadi di Indonesia. Kendala yang dihadapi saat ini adalah kurangnya awareness. Kedua persoalan perekonomian.

"Karena gak punya duit, orang beli bajakan. Kita gak bisa begitu saja tergantung dengan kondisi. Indonesia harus mampu melakukan komunikasi dengan vendor asing untuk mencegah jangan sampai malware jadi banyak. Mungkin kita menawar murah misalnya, sehingga software dapat dijual murah," imbuh Yono.

Terkait masalah kewenangan, Yono mengatakan Badan Cyber berkepentingan untuk membangun satu pertahanan di semua instasi terkait serangan online. Jadi lebih bagaimana agar mempertahankan agar sistem tidak berhenti bekerja, dan tidak mengurusi konten. "Saya bayangkan badan ini lebih berperan untuk mendorong awareness publik akan cyber security," pungkasnya.

(ash/ash)