.webp)
Menjelang Pemilu 2024, konten media sosial akan semakin panas dan liar. Gugus tugas pemantau konten sudah diterjunkan untuk patroli siber.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menyiapkan dan membentuk satuan gugus tugas untuk memantau ruang digital agar penyelenggaraan pemilu bisa lancar dan sukses. Adapun gugus tugas atau task force pengawas konten di internet sudah mulai beroperasi.
"Gugus tugas sudah bekerja. Sudah berjalan timnya, sudah bekerja," ujar Johnny di Jakarta, Selasa (20/12/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gugus tugas tersebut terdiri dari kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Kominfo, Bawaslu, KPU, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Polri, BSSN, Kementerian PAN-RB, Kementerian Agama, Kemendikbudristek, BIN, dan TNI.
"Ini kita melakukan patroli-patroli siber untuk menjaga, mengawasi ruang digital kita agar pemilu kita ini kualitasnya meningkat," kata Johnny.
Johnny meminta netizen Indonesia dapat memanfaatkan platform media sosial (medsos) dengan baik, seperti tidak mem-bully kandidat.
"Saya berharap bahwa ruang digital tidak digunakan untuk mem-bully calon pemimpin apakah kepala daerah, calon anggota legislatif, calon presiden, calon wakil presiden. Jangan kita gunakan ruang digital untuk membully calon pemimpin kita," ujar Johnny.
Johnny berharap ruang digital digunakan untuk menguji program-program visi dan misi calon pemimpin. Dengan begitu, media sosial bisa bermanfaat dalam momen Pemilu 2024.
"Itulah caranya untuk menghasilkan demokrasi atau meningkatkan demokrasi yang baik dan menghasilkan pemimpin yang betul-betul kita butuhkan," tuturnya.
Terlebih Menkominfo mengatakan infrastruktur digital di Tanah Air sudah berkembang pesat. Begitu juga pengguna internet terus meningkat, yang mana saat ini berjumlah 210 juta sudah berselancar di dunia maya.
"Ini kalau kita digunakan dengan baik niscaya itu bisa memberikan dukungan bagi peningkatan kualitas demokrasi," pungkas Menkominfo.
(agt/fay)
