Indonesia merupakan negara besar dengan keberagaman budaya, suku bangsa, kepercayaan, agama, bahasa, dan alamnya. Namun potensi tersebut belum padu akibat masih ada kesenjangan akses internet antar wilayahnya.
Berlandaskan untuk membawa Indonesia digital, diperlukan transformasi digital yang dibangun melalui kerangka-kerangka pendukung. Meski dilanda pandemi COVID-19, cita-cita tersebut tidak lantas pudar, justru bahan bakar untuk tancap gas untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
Direktur Sumber Daya dan Administrasi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Fadhilah Mathar mengatakan, pemerintah telah mengidentifikasi lebih dari 200 inisiatif utama yang diselesaikan dari tahun 2021-2024.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian inisiatif tersebut dikurasi menjadi 100 inisiatif yang dinilai menjanjikan akan mendorong terwujudnya Indonesiadigital yang terbagi dalam empat sektor, yaitu ekonomi digital, masyarakat digital, pemerintah digital, dan infrastruktur digital.
Berbicara infrastruktur digital, kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari puluhan ribu pulau dan hingga gunung terbentang dari Sabang hingga Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote, menyisakan pekerjaan rumah berupa ribuan desa belum tersentuh layanan internet.
"Kominfo selama ini melalui Bakti sudah membangun 1.602 lokasi. Namun ternyata pembangunan infrastruktur tersebut belum mencukupi, karena berdasarkan data dari dari 83.218 desa/kelurahan yang ada di Indonesia, masih terdapat 12.548 desa/kelurahan yang belum mendapatkan akses sinyal 4G," ungkap Fadhilah.
Adapun, 12.548 desa/kelurahan itu ada 9.113 desa/kelurahan yang terletak di wilayah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal (3T) itu dikerjakan Bakti Kominfo, sedangkan sisanya 3.435 desa/kelurahan daerah non-3T dilakukan operator seluler.
![]() |
Khusus untuk wilayah 3T, Kominfo melalui Bakti telah bekerjasama dengan mitra swasta dalam pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G. Sebagai informasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah 3T itu akan terpecah jadi lima paket.
Paket 1 dan Paket 2 yang tendernya dimenangkan Fiberhome, Telkom Infra, dan Multitrans Data dengan kontrak nilai sebesar Rp9,5 triliun. Sedangkan, penyediaan jaringan di wilayah Paket 3 dilakukan oleh IBS dan ZTE. Kemudian, Paket 4, dan Paket 5 dikerjakan Konsorsium PT Aplikanusa Lintasarta, Huawei, dan PT SEI dengan total nilai kontrak Rp18,8 triliun.
- Paket 1 sebanyak 1.364 desa/kelurahan yang meliputi Area 1 Sumatera (132), Area 2 Nusa Tenggara (456), dan Area 3 Kalimantan (776)
- Paket 2 sebanyak 1.336 desa/kelurahan yang meliputi Area 4 Sulawesi (536) dan Area 5 Maluku (800)
- Paket 3 sebanyak 1.795 desa/kelurahan yang meliputi Area 6 Papua Barat (824), Area 7 Papua Bagian Tengah Barat (971)
- Paket 4 sebanyak 1.819 desa/kelurahan yang mencakup Area 8 Papua Bagian Tengah Utara (1.819)
- Paket 5 sebanyak 1.590 desa/kelurahan yang mencakup Area 9 Papua Bagian Timur Selatan (1.590)
Baca juga: Sinyal 4G Diperluas ke Wilayah Pelosok RI |
"Dari 9.113 desa/kelurahan tersebut, 1.209 desa/kelurahan saat ini memiliki teknologi 2G atau 3G yang kemudian kami upgrade menjadi 4G, sehingga menyisakan 7.904 desa/kelurahan yang sama sekali mendapatkan akses layanan 4G," tutur Fadhilah.
Lebih lanjut, Fadhilah mengatakan, dari 7.904 desa/kelurahan itu pemerintah telah berkomitmen akan membangun infrastruktur digital selama dua tahun ke depan, dengan rincian 4.200 desa/kelurahan di 2021 dan sisanya di 2022.
"Ini bukan pekerjaan mudah karena ada tantangan tersendiri pada saat kami membangun di wilayah bukan urban, misalnya ketersediaan bahan bakar, tantangan alam, jumlah penduduk sedikit, belum lagi terkait misalnya di Papua dan Papua Barat akan ancaman keamanan fisik saat pelaksanaan pembangunan," tuturnya.
"Tetapi itu semua kami mitigasi dan tetap dalam suatu komitmen bahwa akan menuntaskan pembangunan 7.904 desa/kelurahan ini hingga tahun 2022," sambungnya.
(agt/agt)