Semua Pertanyaan soal Aturan IMEI Suntik Mati Ponsel BM, Check!

Semua Pertanyaan soal Aturan IMEI Suntik Mati Ponsel BM, Check!

Agus Tri Haryanto - detikInet
Sabtu, 19 Sep 2020 17:18 WIB
Aturan IMEI segera diimplementasikan pada 24 Agustus 2020 untuk suntik mati ponsel BM alias black market di Indonesia.
Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta -

Setelah sempat tidak berjalan optimal, pemerintah akhirnya memberlakukan aturan IMEI. Terhitung mulai 15 September 2020 dan seterusnya, ponsel BM yang beredar di Indonesia tidak akan mendapatkan sinyal.

Berikut proses aturan IMEI sebagai senjata pemerintah untuk memberangus perangkat ilegal hingga diberlakukan sejauh ini. Sebagai catatan, pemerintah bersama pihak terkait terus menyempurnakan kebijakan ini.

Kolaborasi Berbagai Pihak

Untuk menekan peredaran ponsel BM, lintas kementerian dan pihak terkait dilibatkan. Pada mulanya dalam merumus aturan IMEI ini dilakukan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Namun, belakangan menggaet Kementerian Keuangan juga.

Terhitung sejak 18 Oktober 2019, tiga kementerian, yakni Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika sepakat untuk menerbitkan peraturan menteri masing-masing dalam menjalankan aturan IMEI ini.

Pemerintah kemudian melakukan sosialisasi selama enam bulan, mulai dari 18 Oktober 2019 sampai diberlakukannya 18 April 2020.

Tidak Hanya Ponsel BM

Dalam menjalankan misi ini, pemerintah tidak hanya menyasar ponsel BM saja. Tetapi, perangkat Komputer genggam dan Tablet atau yang masuk dalam kategori (HKT) yang diincar pemerintah untuk dicegah mendapatkan sinyal dari operator seluler lokal.

Hibah dari Qualcomm

Qualcomm melakukan penandatangan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Perindustrian untuk penggunaan Device Identification, Registration, and Blocking System (DIRBS) pada 2017 lalu. Sistem tersebut dimanfaatkan pemerintah untuk memberantas perangkat ilegal ini lewat nomor IMEI-nya.

Namun dalam perjalanannya, nama sistem tersebut sering diubah-ubah, mulai dari Sistem Informasi Identifikasi Nasional (Sirina) sampai Sistem Informasi Basis Data Nasional (Sibina).

Selamatkan Potensi Kerugiaan Negara

Melalui aturan IMEI, pemerintah berupaya membendung kerugian negara akibat peredaran ponsel BM, di mana perangkat tersebut tidak dikenakan pajak yang tentunya merugikan negara.

Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) pernah mengungkapkan potensi hilangnya nilai pajak dari penjualan smartphone gegara ponsel BM ini bisa mencapai Rp 2,8 triliun per tahunnya.

Angka di atas diketahui lewat perhitungan kisaran peredaran ponsel BM yang menyentuh 20% dari total pasar. Kemudian dikalikan dengan total pasar smartphone dalam setahun sebesar 45 juta unit yang hasilnya ada 9 juta unit ponsel BM.

Bila 9 juta unit ponsel BM tersebut harga rata-ratanya adalah Rp 2,5 juta, nilainya pun jadi sebesar Rp 22,5 triliun. Adapun pajak PPh dan PPn yang digabung menjadi 12,5% yang selanjutnya dikalikan dengan Rp 22,5 triliun menghasilkan angka Rp 2,8 triliun.