"Sudah (bisa diakses lagi)," kata Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kemenperin Janu Suryanto kepada detikINET, baru-baru ini.
Database IMEI Kemenperin memkai sistem identifikasi ponsel ilegal Device Identification, Registration, and Blocking System (DIRBS), sistem open source pemberian Qualcomm. Adapun pemerintah menerjemahkan DIRBS ini jadi Sistem Informasi Basis Data IMEI Nasional (SIBINA), meski pelabelan ini bisa saja berubah.
Bila kalian sudah menemukan nomor IMEI ponsel, bisa langsung kunjungi situs Kemenperin ini. Di sana akan tampak status ponsel kalian, apakah sudah terdaftar atau belum, tentunya itu diketahui setelah kalian memasukkan nomor IMEI-nya.
 Foto: Screenshot |
Pemerintah berencana memerangi ponsel Black Market. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (RPM) tentang Pembatasan layanan telekomunikasi bergerak seluler pada alat dan/atau perangkat telekomunikasi, bahkan mulai masuk dalam tahap konsultasi publik.
RPM ini nanti jadi acuan pemerintah menonaktifkan jaringan ponsel BM setelah koordinasi dengan operator. Bagaimana dengan masyarakat yang sudah terlanjur beli ponsel ilegal? Ismail selaku Dirjen SDPPI Kominfo memastikan regulasi IMEI dibuat dengan fokus masa mendatang. Artinya, setelah aturannya berlaku yang mungkin tak lama lagi.
"Seluruh ponsel yang sudah beredar, baik yang sudah digunakan maupun di toko-toko, itu tidak terpengaruh karena aturan ini berlakunya ke depan, bukan berlaku ke belakang," pungkasnya.
Halaman Selanjutnya: Cara Mengetahui Nomor IMEI di Ponsel (agt/fyk)
