Giliran DPR RI Sidang Facebook Indonesia Soal Kebocoran Data

Jakarta - Usai CEO Facebook Mark Zuckerberg jadi sasaran pertanyaan parlemen Amerika Serikat terkait skandal penyalahgunaan data pengguna oleh Cambridge Analytica, kini giliran Facebook Indonesia merasakan hal serupa. Mereka akan 'disidang' Komisi I DPR RI Selasa (17/4/2018) hari ini.

Dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ini, Komisi I DPR RI akan meminta penjelasan terkait kebocoran satu juta lebih pengguna Facebook di Indonesia terhadap Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia dan Vice President of Public Policy Facebook Asia Pasific.

"Rencana masih on schedule besok," kata Anggota Komisi I DPR RI Roy Suryo ketika mengkonfirmasi RDPU tersebut kemarin.

Baca juga: Zuckerberg Dikawal Bodyguard Rp 100 Miliar

Agenda pembahasan ini telah diatur sebelumnya, namun ketika itu Facebook Indonesia meminta untuk dilakukan penundaan karena bersamaan dengan kesaksian Zuckerberg di Kongres AS pada pekan lalu.

"Facebook-nya yang minta ditunda karena nunggu testify (bersaksi)-nya (CEO Facebook) Zuckerberg di Kongres Amerika Serikat. Jadi, kita panggil ulang Facebook Indonesia, Selasa depan," ungkap Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais ketika itu.

Sudah hampir dua minggu berlalu sejak diketahui bahwa pengguna Facebook di Indonesia turut dicuri oleh pihak ketiga, yakni Cambridge Analytica. Setidaknya 87 juta pengguna yang bocor, ada 1.096.666 atau sekitar 1,3% yang disalahgunakan itu merupakan pengguna Facebook di Indonesia.

Usai data itu terbongkar, perwakilan Facebook Indonesia melakukan pertemuan dengan Menkominfo yang berlangsung pada Kamis (5/4/2018) lalu di Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta.

Pada kesempatan itu, Facebook Indonesia berjanji untuk melakukan audit mengenai kebocoran yang melibatkan pengguna dari Indonesia, dari mengenai datanya untuk apa hingga bagaimana pemulihan yang dilakukan Facebook.

Baca juga: Saat 'Penyiksaan' Terakhir Zuckerberg oleh DPR AS

Sampai saat ini, Facebook Indonesia masih belum juga memberikan hasil auditnya kepada pemerintah, yang dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, meski sudah hampir dua minggu berselang pasca kebocoran data terungkap.

Hal itu dikemukakan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara di sela-sela acara tuntasnya penataan ulang pita frekuensi radio 2,1 GHz di Menara Merdeka, Jakarta, Senin (16/4/2018).

"Belum ada (hasil auditnya). Belum tahu saya," kata Rudiantara yang langsung meninggalkan tempat acara. (fyk/fyk)