Huawei mendapat izin untuk membangun pusat riset dan pengembangan di sebuah distrik di Inggris.

Izin tersebut diberikan oleh South Cambridgeshire District Council, yang membolehkan Huawei memulai tahap pertama pembangunan pusat riset dan pengembangan tersebut, demikian dikutip detikINET dari CNBC, Senin (29/6/2020).

Nantinya Huawei berencana untuk membangun chip canggihnya di pusat riset dan pengembangan tersebut. Dana yang dikeluarkan Huawei untuk pembangunannya mencapai 1 miliar poundsterling, dan itu hanya untuk tahap pertama pembangunannya, yang akan menempati lahan seluas 50 ribu square feet

Fasilitas ini diperkirakan akan memberikan sekitar 300 sampai 400 lapangan pekerjaan. Saat sudah berfungsi penuh, Huawei akan menjadikan fasilitas tersebut sebagai kantor pusat internasional untuk bisnis optoelectronic-nya.

Optoelectronic adalah teknologi yang dipakai di sistem komunikasi fiber optik, yang dipakai di infrastruktur jaringan dan data center.

Namun ada hal cukup mengganjal terkait izin tersebut, pasalnya masih ada permasalahan terkait jalur sepeda, konsumsi air, dan dampaknya terhadap lingkungan. Namun 9 dari 10 anggota dewan memilih untuk mengizinkan pembangunan fasilitas tersebut.

Area Cambridge sendiri sering disebut sebagai 'Silicon Fen', tempat di mana banyak perusahaan teknologi berkantor di Inggris, seperti Amazon, Microsoft, dan ARM.

"Inggris adalah rumah untuk pasar yang bersemangat dan terbuka, dan juga tempat sejumlah talenta terbaik di dunia," ujar VP Huawei Victor Zhang.

Investasi ini bisa dibilang bertolak belakang dengan sikap pemerintah Inggris yang mulai meninjau ulang keberadaan Huawei, yaitu apakah peralatan jaringan dari Huawei akan dipakai di pembangunan jaringan 5G di negara tersebut.

Peninjauan ulang itu dilakukan setelah Amerika Serikat mengeluarkan aturan ekspor yang dibuat khusus untuk Huawei. Yaitu Huawei dilarang berbisnis dengan perusahaan dari negara mana pun yang menggunakan teknologi atau peralatan asal AS.

Pemerintah AS sendiri belakangan tak cuma menyerang Huawei, melainkan 20 perusahaan lain asal China, yang disebut dimiliki atau dikontrol oleh militer China.