Rabu, 06 Jun 2018 11:11 WIB

Selangkah Lagi, ZTE Terbebas dari Sanksi Berat AS

Muhamad Imron Rosyadi - detikInet
Kantor pusat ZTE. Foto: Reuters Kantor pusat ZTE. Foto: Reuters
Jakarta - Satu kemajuan telah dilakukan ZTE agar dapat lepas dari hukuman yang dijatuhkan kepadanya oleh pemerintah AS, sekaligus bisa melanjutkan kembali bisnis utamanya.

ZTE dilaporkan telah menandatangani perjanjian sebagai bagian dari proses pencabutan hukuman yang dijatuhkan kepadanya oleh Departemen Perdagangan Amerika Serikat dalam membeli peralatan teknologi dari korporasi asal Negeri Paman Sam.

Penandatanganan perjanjian ini, seperti disebutkan sebuah sumber, akan memungkinkan perusahaan asal China tersebut kembali berbisnis.



Salah satu produsen perlengkapan telekomunikasi terbesar di dunia ini memang sempat menghentikan bisnis utamanya awal bulan lalu lantaran dilarang membeli perlengkapan teknologi dari perusahaan AS selama 7 tahun. Sanksi itu merujuk pada aksinya dalam mengirim logistik ke Iran dan Korea Utara secara ilegal tahun lalu

Dalam perjanjian bersifat permulaan itu, tertulis bahwa ZTE akan membayar denda USD 1 miliar (Rp 13,9 triliun) plus tambahan USD 400 juta (Rp 5,5 triliun) sebagai ganti dari pelanggaran yang dibuatnya. Di samping itu, pihak Departemen Perdagangan AS berencana untuk mengubah perjanjian pada 2017 lalu terkait dengan penalti yang sudah dibayar oleh ZTE.

Nantinya, dalam perubahan tersebut, pemerintah AS akan mendapatkan total USD 1,7 miliar (Rp 23,6 triliun) dari seluruh denda yang dibayar ZTE sejak 2017, sebagaimana detikINET kutip dari Reuters, Rabu (6/6/2018). Walau begitu, perubahan perjanjian itu masih belum ditandatangani oleh perusahaan asal China yang bersangkutan.



Selain diharuskan membayar penalti, perusahaan yang berkantor pusat di Shenzen tersebut juga diminta merombak jajaran direksi dan pejabat eksekutifnya. Pihak ZTE akan diberi waktu selama 30 hari untuk melakukannya.

Bukan cuma itu saja, Departemen Perdagangan AS juga meminta ZTE agar melaporkan perhitungan komponen asal perusahaan Negeri Paman Sam yang digunakan untuk produknya melalui situs resminya, ditambah akses yang tidak dapat dibatasi terhadap situs ZTE untuk memverifikasi data penggunaan komponen tersebut. Pihak ZTE pun disebut telah menyetujui permintaan tersebut. (fyk/fyk)

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com
News Feed