Iklan 'Murah' Operator Cuma Akal-akalan?

Jakarta - Beberapa anggota Komisi I DPR RI mempertanyakan kebenaran iklan tarif 'murah' yang digembar-gemborkan para operator telekomunikasi. Iklan tersebut bahkan diduga hanya akal-akalan operator.

Slamet Effendi Yusuf, salah satu anggota Komisi I DPR mengaku sering mendapat laporan tentang banyak dari iklan tersebut yang membohongi publik. "Sekarang banyak sekali iklan mengenai tarif murah dan Depkominfo harus bertindak, jangan membiarkan rakyat terus dikorbankan," ujar anggota dari fraksi Partai Golkar ini.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi I lain, Ario Wijanarko. Menurutnya, perang tarif tersebut tidak masuk akal, karena itu perlu dilakukan pengecekkan agar pembodohan terhadap masyarakat tidak terus terjadi.

"Kita kan punya negara, ini harus diatur jangan dibiarkan," tegasnya, di tengah Rapat Dengar Pendapat Menkominfo dengan anggota Komisi I di Gedung DPR Jakarta, (17/3/2008).

Menanggapi desakan tersebut, Menkominfo Mohammad Nuh berjanji akan mengecek masukan-masukan yang disampaikan dari Komisi I DPR. Jika sampai 1 April masih terjadi upaya-upaya membohongi publik dengan iklan tersebut, Depkominfo mengaku tak segan untuk memberikan sanksi kepada operator.

"Prinsip dasar dari menyampaikan iklan itu harus ada etikanya, ada tata krama. Kita lihat sampai 1 April nanti, kalau ada yang terbukti bohong, ya kita akan berikan sanksi," jelas Nuh.

Sementara itu, Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar juga mengakui adanya sedikit 'permainan' di iklan-iklan yang beredar. "Perang tarif yang terjadi saat ini belum menurunkan tarif dasar, jadi cuma akal-akalan tarif promosi," bebernya.

Namun, lanjut Basuki, dengan diterapkannya skema baru tarif interkoneksi pada 1 April nanti, tarif dasar diharapkan bakal benar-benar turun. (ash/ash)