Perbatasan Jadi Beranda Depan RI, BAKTI Kebut Konektivitas Ujung Negeri

Pemerintah mengubah paradigma pembangunan wilayah perbatasan dari sekadar kawasan penjaga kedaulatan menjadi beranda depan yang menghubungkan warga pelosok dengan dunia. Untuk mendukung transformasi tersebut, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mempercepat pembangunan konektivitas digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Direktur Utama BAKTI Komdigi, Fadilah Mathar, mengatakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di kawasan perbatasan kini tidak lagi semata-mata bertujuan menjaga batas negara, tetapi juga membuka peluang ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Dari titik kedaulatan, beranjak menjadi kedaulatan dan ekonomi serta kesejahteraan. Wilayah terluar atau perbatasan bukan lagi sekadar garis kedaulatan melainkan beranda depan bangsa yang menghubungkan ekonomi lokal ke kawasan nasional atau internasional," ujar Fadilah saat memberikan paparan kepada sejumlah jurnalis dalam kunjungan media ke Berau, Kalimantan Timur, Selasa (10/6) malam.

Menurut Fadilah, pada awalnya wilayah perbatasan dipandang sebagai halaman belakang. Di sekitar tahun 2016, Fadillah masih mendengar masyarakat di daerah perbatasan seperti Nunukan atau Atambua menyatakan mendapat sinyal roaming yang lebih baik dari Malaysia atau Timor Leste, dibandingkan sinyal yang diterima dari Indonesia.

"Karena pada saat itu, orientasi kita hanya menjaga kedaulatan secara fisik di lokasi-lokasi terluar dan perbatasan Indonesia. Kemudian itu berubah, sekarang kita sudah masuk ke paradigma baru yang menjadikan perbatasan sekaligus sebagai beranda ekonomi," lanjutnya.

Fadilah menjelaskan, BAKTI memiliki mandat khusus untuk membangun akses telekomunikasi dan internet di wilayah yang belum layak secara komersial bagi operator swasta. Karena itu, fokus pembangunan diarahkan ke kawasan 3T yang selama ini menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur.

Hingga saat ini, BAKTI telah mengoperasikan lebih dari 31 ribu titik akses internet di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari sekolah, puskesmas, kantor desa hingga fasilitas layanan publik lainnya. Selain itu, ribuan BTS 4G juga telah dibangun untuk menjangkau daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi memadai.

Salah satu tonggak penting pemerataan konektivitas tersebut adalah pemanfaatan Satelit Republik Indonesia (SATRIA-1). Kehadiran satelit multifungsi itu memungkinkan layanan internet menjangkau kawasan-kawasan terpencil yang sulit dilayani jaringan terestrial.