Namibia Tolak Starlink, Alasannya Tidak Diungkap

Namibia di Afrika menolak lisensi penyedia internet satelit Starlink milik Elon Musk. Alasan dari penolakan ini tidak diungkap.

Otoritas Regulasi Komunikasi Namibia (Cran) mengumumkan keputusan sembari mencatat bahwa anak perusahaan Starlink di Namibia tidak memiliki kepemilikan lokal. Sementara itu, Starlink belum memberikan komentar mengenai keputusan tersebut.

Dikutip dari BBC, Rabu (25/3/2026), perusahaan ini beroperasi di sekitar 25 negara Afrika tetapi menghadapi tantangan regulasi di negara lain, termasuk Afrika Selatan, di mana aturan kepemilikan juga menghalangi masuknya perusahaan tersebut.

Hukum Namibia mensyaratkan bahwa setidaknya 51% saham di perusahaan telekomunikasi mana pun harus dimiliki oleh warga negara atau entitas lokal.

Namibia adalah negara yang berhasil merdeka dari jajahan Jerman. Saat itu Namibia berada di bawah kekuasaan rezim minoritas kulit putih Afrika Selatan hingga memperoleh kemerdekaan pada tahun 1990.

Kemudian Namibia mengadopsi kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kepemilikan lokal dalam bisnis dan mengatasi ketidaksetaraan rasial.

Di situs webnya, Starlink menyatakan telah mendirikan perusahaan lokal yang akan bermitra dengan perusahaan Namibia dan menciptakan peluang kerja.

Cran mengatakan dapat mempertimbangkan kembali keputusannya 'atas inisiatif sendiri atau atas petisi yang diajukan oleh pihak yang dirugikan' dalam waktu 90 hari.

Pada tahun 2024, regulator mengeluarkan perintah terhadap Starlink, menuduhnya beroperasi tanpa izin. Mereka lantas memerintahkannya untuk segera menghentikan semua operasinya di Namibia.

Regulator juga menyarankan masyarakat untuk tidak membeli peralatan terminal Starlink atau berlangganan layanannya karena hal itu ilegal.

Musk, yang lahir di Afrika Selatan pada tahun 1971 sebelum pindah ke Kanada pada akhir tahun 1980-an dan kemudian ke AS di mana ia menjadi orang terkaya di dunia. Dia pernah menyalahkan 'hukum kepemilikan yang rasis' atas kegagalan perusahaannya untuk beroperasi di Afrika Selatan.

Dalam sebuah unggahan di X tahun lalu, ia mengklaim bahwa penyedia layanan internet satelitnya tidak diizinkan beroperasi di Afrika Selatan hanya karena dia bukan orang kulit hitam.

Ia sangat mengkritik kebijakan pemberdayaan ekonomi kulit hitam negara itu, dengan alasan bahwa kebijakan tersebut menjadi penghalang bagi investasi asing. Pemerintah menentang pandangan ini, dengan mengatakan bahwa Starlink dipersilakan untuk beroperasi di Afrika Selatan asalkan ada kepatuhan terhadap hukum setempat.

Laporan tersebut juga mencatat bahwa lebih dari 600 perusahaan AS, termasuk raksasa komputasi Microsoft, beroperasi di Afrika Selatan sesuai dengan hukumnya. Mereka juga berkembang pesat.

Kebijakan pemberdayaan kulit hitam diperkenalkan setelah pemerintahan minoritas kulit putih berakhir pada tahun 1994, sebagai upaya untuk mengatasi ketidakadilan rasial di masa lalu.

Hal ini termasuk mengadopsi undang-undang yang mewajibkan investor untuk memberikan perusahaan kulit hitam lokal 30% saham dalam bisnis di Afrika Selatan.

Starlink menyediakan layanan internet melalui jaringan satelit yang sangat besar. Layanan ini ditujukan untuk orang-orang yang tinggal di daerah terpencil yang tidak dapat mengakses internet berkecepatan tinggi.