.webp)
Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) mengungkapkan kehadiran Starlink telah mempengaruhi industri telekomunikasi dalam negeri. Layanan Direct to Cell pun dinilai menjadi ancaman nyata jika tidak diatur keberadaannya.
Layanan internet berbasis satelit sebelumnya hanya melayani pelanggan bisnis dengan bermitra anak Telkom, yakni Telkomsat. Kemudian saat ini telah melebarkan cakupan segmennya dengan menyasar pelanggan ritel pada pertengahan Mei lalu.
Nah kini, Elon Musk tengah mengembangkan inovasi berupa Direct to Cell, di mana nantinya HP pengguna akan dapat terhubung langsung dengan satelit Starlink.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Sekjen ATSI Marwan O. Baasir, penyelenggara telekomunikasi dalam negeri telah mengeluarkan investasi bernilai triliunan rupiah untuk menyediakan akses internet ke berbagai daerah tanah air.
"Kalau Direct to Cell masuk, pertanyaannya kebayang nggak, empat perusahaan seluler sudah investasi ratusan triliun dengan semua tenaga kerja dan mitra teknologi," ungkap Marwan di XL Axuata Tower, Jakarta, Senin (3/6/2024).
Tak hanya akan menggoyahkan pemain industri telekomunikasi, kata Marwan, Direct to Cell Starlink juga bisa berdampak pada jutaan tenaga kerja tanah air.
Disampaikannya, jika Direct to Cell dibiarkan masuk begitu saja, maka akan menjadi pesaing utama operator seluler, seperti Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, XL Axiata, dan Smartfren.
"Sekarang berapa banyak tenaga kerja yang bergerak sekarang di operator, rantai tata niaga, supplier, produksi, agensi, promosi, dan sebagainya. Belum lagi dunia pendidikan yang terlibat, jutaan orang terlibat, kemudian tiba-tiba datang satu pemain (Starlink) dikasih kemudahan. Saya khawatir 1-2 tahun ambruk industrinya," jelasnya.
Starlink Direct to Cell adalah layanan yang menawarkan konektivitas seluler ke HP LTE menggunakan satelit. Layanan yang sempat muncul di situs Starlink tersebut disebutkan akan mulai tersedia pada 2024, namun masih terbatas pada layanan SMS.
Elon Musk telah menargetkan layanan Suara, Data, dan IoT dapat tersedia pada 2025. Menurut ATSI, mengantisipasi hal itu, pemerintah harus memiliki keberpihakan kepada pelaku usaha yang sudah ada.
(agt/fyk)
