.webp)
Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G Plate meresmikan 3 BTS di Provinsi Papua Barat. Dalam peresmian tersebut, dihadirkan pula video conference yang dilakukan dari Manokwari Barat dengan sejumlah kepala daerah.
Peresmian dilakukan dengan salah satunya dengan uji coba video conference Menkominfo Johnny dengan perwakilan dari Desa Isiren, Kecamatan Rumberpon, Kabupaten Teluk Wondama; Desa Siresi, Kecamatan Soug Jaya, Kabupaten Teluk Wondama; dan Desa Kasi Indah, Kecamatan Kasi, Kabupaten Tambrauw.
"Ini semua dilakukan dalam rangka menindaklanjuti, melaksanakan arahan strategis Bapak Presiden yaitu akselerasi transformasi digital melalui pergelaran infrastruktur telekomunikasi dan transformasi digital kita," kata Menkominfo Johnny G Plate dalam 'Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Akses Telekomunikasi dan Peresmian BTS di Provinsi Papua Barat', Rabu (6/10/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pekerjaan yang paling berat menurut Johnny ada dua. Ialah penyelenggaraan infrastruktur yang dilakukan secara merata dan kesiapan wilayah khusus di Indonesia yang dikategorikan 3T akan memenuhi persyaratan pembangunan infrastruktur telekomunikasi.
"Dari sana muncul gagasan, sumber pembiayaan campuran. Di sinilah kebijakan Presiden yang tersebar di wilayah 3T harus disediakan di seluruh Indonesia, APBN dialokasikan juga untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi," ucapnya.
Di Papua dan Papua Barat sendiri rencananya akan dibangun BTS sebanyak 5.204 lokasi dari total 7.904 lokasi atau sekitar 65% dari total keseluruhan BTS. Dengan hadirnya sinyal internet 4G di wilayah Papua Barat ini, diharapkan dapat menjadi langkah percepatan pembangunan daerah 3T (Terdepan, Tertinggal dan Terluar).
Anang Latif selaku Direktur Utama Badan Akselerasi Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) mengatakan sangat senang dengan adanya peresmian ini.
"Dalam 2021-2022 akan dibangun 7.904 lokasi desa, inilah yang pertama kami realisasikan. Ini adalah proses panjang. Kami BAKTI ketika dibentuk 2006 mengelola sejumlah dana dari kontribusi operator seluler. Data ini dikelola. Awalnya diharap bisa mengerjakan ketertinggalan operator. Ternyata hanya bisa membangun backbone Palapa Ring," kenangnya.
 Video conference di Manokwari, Papua Barat (Foto: Aisyah Kamaliah/detikcom) |
"2019, sinyal Palapa Ring belum sampai ke masyarakat masih ada desa berharap sinyal tapi uangnya tidak ada. Pendanaan di luar dana kontribusi operator ternyata tidak mencukupi," sambung Anang.
Namun ternyata operator sendiri memiliki alasan. Kadang kebutuhan listrik tidak ada, jalan tidak layak bahkan sulit dijangkau, sehingga wajar operator telekomunikasi kesulitan dalam membangun jaringan telekomunikasi karena memang memakan biaya besar. BAKTI dan Kominfo pun melalukan lobi untuk meyakinkan bahwa kebutuhan telekomunikasi adalah hal vital.
"Teman-teman operator itu kalau bangun, butuh Rp 75 juta per bulan. Faktanya bangun 1.600 income hanya Rp 15 juta per bulan. Tapi, ketika bisa persuasi teknologi ini penting bagi negara, faktanya ini bisa menjawab banyak permasalahan dari berbagai sektor yang ada," ujarnya.
Gubenur Papua Barat Dominggus Mandacan juga hadir dan menyambut adanya BTS baru di wilayah-wilayah tersebut.
"Kami apresiasi usaha pemerintah dalam pemerataan dan mengejar ketinggalan sinyal internet dan telepon. Dengan adanya BTS diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akses telekomunikasi, terlebih di tengah pandemi COVID yang menimpa Indonesia, kita merasakan pentingnya telekomunikasi. Baik untuk media pembelajaran, layanan kesehatan masyarakat dan penguatan ekonomi mikro digital," ucapnya.
Menurut penjelasan dari Dominggus, di tahun 2021, Papua Barat telah mendapat 824 BTS yang dibangun di 7 kabupaten. Akan tetapi masih ada kota yang masih harus diperhatikan selama pembangunan BTS di Papua Barat dan diharapkan juga dapat diprioritaskan.
"Kami berharap alokasi untuk menjawab keterbelakangan dan keterisolasian, kecepatan layanan pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi dalam mendukung Indonesia merdeka sinyal di wilayah 3T perlu secara matang dan menyeluruh untuk seluruh kabupaten di Papua Barat sehingga bisa menjawab kebutuhan tersebut," tuturnya.
Kabar baiknya, pemerintah menjawab bahwa pembangunan itu akan dilanjutkan pada tahun 2022 tahap 2. Dengan demikian, pewujudan internet merdeka di Indonesia bisa terlaksana pada tahun 2022.
(ask/fay)
