Masih banyaknya daerah di Indonesia yang belum mendapat layanan telekomunikasi disesalkan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Menurutnya, komitmen pembangunan operator telekomunikasi di daerah non komersial masih terbilang lambat.
Padahal ketika mendapatkan izin penyelenggaraan jaringan bergerak selular secara nasional, para operator tersebut telah berjanji untuk membangun infrastruktur telekomunikasi selular di seluruh daerah, termasuk di daerah yang non komersial.
Sejauh ini, masih ada 12 ribuan desa dan kelurahan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) belum menikmati layanan internet. Dari jumlah tersebut, 9 ribuan desa dan kelurahan merupakan daerah Universal Service Obligation (USO).
Sementara 3 ribuan sisanya adalah daerah non 3T yang seharusnya menjadi kewajiban 6 operator telekomunikasi pemegang izin bergerak seluler. Padahal ketika mendapatkan izin penyelenggaraan jaringan bergerak selular secara nasional, para operator tersebut telah berjanji untuk membangun infrastruktur telekomunikasi selular di seluruh daerah, termasuk di daerah yang non komersial.
"Berbagai alasan kerap diutarakan operator untuk tidak memenuhi komitmen pembangunannya. Dahulu isu tidak adanya backbone dipakai untuk menghindari komitmen pembangunan. Namun kini dengan tersedianya Palapa Ring Paket Timur, Tengah, dan Barat, seharusnya tidak ada alasan bagi operator telekomunikasi untuk tidak membangun di 3.435 desa tersebut," ujar Agus.
"Padahal di saat pandemi Covid-19, seluruh daerah membutuhkan layanan telekomunikasi untuk melakukan kegiatan daring seperti pembelajaran jarak jauh dan bekerja dari rumah," tambahnya.
Agus meminta agar Kementerian Kominfo dapat bertindak tegas terhadap operator telekomunikasi yang 'malas' membangun di 3.435 daerah non komersial tersebut. Termasuk menagih janji investasi dan pembangunan jaringan yang telah disampaikan operator telekomunikasi ketika mendapatkan izin.
"Saya meminta Menkominfo dapat lebih tegas kepada operator telekomunikasi. Tagih saja janji-janji mereka sewaktu ketika mengajukan izin. Komitmen pembangunan merupakan kewajiban operator telekomunikasi ketika mereka mendapatkan izin. Saat ini kebutuhan akan layanan data sangat tinggi. Seharusnya itu menguntungkan investor asing pemilik operator telekomunikasi tersebut," terang Agus.
