Dana Terbatas, Pembangunan Jaringan Telekomunikasi Harus Bijak
Hide Ads

Dana Terbatas, Pembangunan Jaringan Telekomunikasi Harus Bijak

Anggoro Suryo Jati - detikInet
Rabu, 02 Sep 2020 10:11 WIB
Teknisi melakukan perawatan pemancar Base Transceiver Station (BTS) 4G milik PT Telkomsel di Jakarta, Rabu (28/10/205). Telkomsel terus menambah cakupan dan meningkatkan kualitas jaringan 4G LTE di Indonesia, hingga saat ini Telkomsel mengklaim memiliki lebih dari 1,5 juta pelanggan. Rachman Haryanto/detikcom.
Ilustrasi BTS. (Foto: Rachman Haryanto/detikcom)
Jakarta -

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mendapat anggaran Rp 14,7 triliun untuk 2021 mendatang, yang bakal dipakai untuk transformasi digital dan membangun akses internet di 12.500 daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Pemerintah menyiapkan anggaran untuk pembangunan di bidang TIK sebesar Rp 30,5 triliun, dan Kominfo mendapat alokasi terbesar, yaitu Rp 14,7 triliun.

Anggaran untuk transformasi digital yang direncanakan pemerintah, menjadi perhatian Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi. Menurut pengamat kebijakan keuangan ini, pemerintah harus ekstra hati-hati dalam mengalokasikan anggaran, terlebih lagi saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Uchok memperkirakan hingga tahun 2021, ekonomi Indonesia masih belum membaik. Kontraksi ekonomi masih akan terus terjadi. Sehingga akan mempengaruhi pendapatan negara baik dari pajak maupun non-pajak. Sementara defisit anggaran tahun depan diperkirakan mencapai 5,50% dari PDB atau Rp 971,2 triliun dan pembayaran utang mencapai Rp 373 triliun.

"Melihat dari kenyataan tersebut saya memperkirakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di tahun 2021 berpotensi mengalami penundaan. Meski Menkominfo mengatakan akan menggunakan dana non pajak, namun saya perkirakan tidak akan mencukupi," terang Uchok.

ADVERTISEMENT

Lanjut Uchok, sebenarnya Menkominfo Johnny G Plate memiliki banyak pilihan untuk memberikan layanan telekomunikasi di 12.500 desa yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi, tanpa harus menimbulkan beban berat bagi keuangan negara. Tinggal Menkominfo yang memutuskan langkah mana yang akan menjadi prioritas dalam penggelaran dan penggunaan teknologinya.

Uchok menyarankan kepada Menkominfo untuk terlebih dahulu memetakan daerah 3T mana saja yang menjadi target jangka pendek, menengah dan panjang program pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi. Termasuk teknologi yang akan dipakai serta potensi dan infrastruktur dasar yang dimiliki di wilayah tersebut.

Selanjutnya: Pilihan strategi Kemenkominfo...

Tanpa ada data yang jelas mengenai daerah 3T maka tujuan Presiden dan Menkominfo untuk memberikan layanan telekomunikasi ke masyarakat di daerah tersebut akan sulit terwujud.

Dengan dana yang terbatas, opsi yang menurut Uchok paling terjangkau dan mudah untuk dieksekusi Menteri Johnny adalah dengan memanfaatkan jaringan Palapa Ring yang sudah tergelar. Mengutamakan pemanfaatan jaringan Palapa Ring yang sudah tergelar menurut Uchok merupakan keinginan Presiden Jokowi. Apalagi dulu yang meresmikan juga Presiden Jokowi.

Cara untuk memanfaatkan serta meningkatkan utilisasi Palapa Ring dapat dilakukan dengan menggunakan dana APBN 2021 untuk membuat jaringan backhaul fiber optik maupun microwave link.

Saat ini Pemerintah sudah menyediakan Sistem Komunikasi Kabel Bawah Laut (SKKL) Palapa Ring Paket Barat, Palapa Ring Paket Tengah dan Palapa Ring Paket Timur. Utilisasi Palapa Ring dari 3 paket tersebut masih jauh di bawah harapan.

Jika daerah yang disasar Kominfo memiliki geografis yang menantang dan tak memungkinkan dijangkau oleh jaringan Palapa Ring, Pemerintah bisa memilih opsi untuk menggunakan satelit yang telah dioperasikan operator telekomunikasi.

Sementara saat kapasitas satelit sudah tidak memungkinkan lagi, Uchok meminta agar pemerintah juga bisa mempertimbangkan untuk menggunakan satelit Starlink atau Low Earth Orbit Satellite (LEO).

Dari kajian awal terlihat anggaran yang dibutuhkan untuk satelit jenis ini lebih rendah. Namun, sebagai teknologi yang masih baru, tentunya kajian menyeluruh perlu dilakukan guna memastikan pilihan ini tidak membebani keuangan negara di masa mendatang.

Guna mendukung program pemerintah Presiden Jokowi, Uchok juga menyarankan agar Kominfo dapat berdialog dengan perusahaan telekomunikasi yang tergabung dalam Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL), Asosiasi penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) untuk mencari solusi yang terbaik pengadaan jaringan telekomunikasi di daerah 3T.