Kamis, 31 Jan 2019 11:40 WIB

Derap China Kembangkan 5G di Tengah Masalah Huawei

Anggoro Suryo Jati - detikInet
Foto: Miguel Benitez/Getty Images Foto: Miguel Benitez/Getty Images
Jakarta - Langkah China mengembangkan 5G tak terusik dengan masalah Huawei yang sedang diboikot sejumlah negara terkait pengembangan teknologi jaringan generasi kelima itu. China terus berderap kencang melakukan pengembangan.

Salah satu cara yang dilakuan China adalah dengan membuka lebar-lebar pintu bagi perusahaan asing yang ingin bergabung dalam mempercepat kehadiran teknologi ini. Pemerintah China, melalui juru bicara Kementerian Industri dan Teknologi Informasi Wen Ku, menyebut ponsel 5G komersial pertama kemungkinan besar akan dirilis pada 2019 ini.

"Perusahaan asal China akan memperkuat kerja samanya dengan perusahaan asing agar konsumen global bisa mendapat keuntungan dari jaringan telekomunikasi yang lebih kencang dan layanan terkait 5G bisa hadir secepatnya," tambah Wen.

Selama ini, sudah ada perusahaan teknologi luar China yang berperan aktif dalam pengujian tahap ketiga jaringan 5G China, yang berakhir pada Desember lalu. Dan menurut Wen, mereka pun sudah menyiapkan perangkat prakomersialnya.




Komentar Wen ini muncul bersamaan dengan dimulainya pengujian sistem 5G di sejumlah kota di China, yang juga berencana untuk mengkomersialkan jaringan 5G tersebut secara penuh pada 2020 mendatang.

Dalam pengujian yang dilakukan sejak Senin (28/1/2019), China bisa melalukan transmisi virtual reality secara langsung. Demikian dikutip detikINET dari Straits Times, Kamis (31/1).

Dalam pengujian yang peralatannya disediakan oleh Huawei tersebut, penonton televisi bisa menonton tampilan panorama dari acara Spring Festival yang sedang digelar.

Menteri Industri dan Teknologi Informasi China Miao Wei juga meminta pemerintah Amerika Serikat untuk menghentikan pemblokiran ekspor terhadap teknologi AS dan produk kepada Fujian Jinhua Integrated Circuit, yang merupakan perusahaan pembuat chip besar asal China.

"Departemen Perdagangan AS salah menggunakan aturan keamanan nasional dan menyalahgunakan pengaturan ekspor. Langkah tak berdasar bagi sebuah negara untuk menggunakan alasan semacam ini untuk melarang ekspor terhadap perusahaan yang masih berada dalam tahap pembangunan, dan belum memulai produksi massal," ujar Miao.




(asj/krs)

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com
News Feed