Laporan Tim AdHoc XL-Axis Dipertanyakan

Jakarta - Keputusan Menkominfo Tifatul Sembiring untuk merestui merger antara XL dan Axis masih dinilai sebagai sesuatu yang janggal. Pasalnya, ada beberapa hal yang dianggap tidak transparan.

Pengamat telekomunikasi dari Universitas Indonesia Gunawan Wibisono mengatakan bahwa tim Adhoc yang dibentuk oleh Menkominfo sejatinya, tak lebih dari BRTI yang memberikan masukan.

"Ini semacam buah kompromi dan BRTI yang memberikan masukan pun notabene-nya merupakan bawahan dari menteri itu sendiri," ujar Gunawan, melalui keterangannya.

Menurut dia, sejak awal proses merger ini sudah salah karena pemerintah telah melanggar Pasal 25 ayat 1 PP No. 53 Tahun 2000.

"Mereka berlindung pada Pasal 2 nya, padahal sebenarnya yang boleh diizinkan menteri hanya ISR nya bukan frekuensinya," ujarnya.

Gunawan mengatakan pengalokasian frekuensi bekas Axis ke XL di pita 1.800 MHZ pun sebenarnya tidak ada dasarnya, karena hal itu menjadikan XL frekuensinya sama dengan Telkomsel, padahal jumlah pelanggan Telkomsel jauh lebih besar. Ini, kata dia, menunjukkan tidak adanya prinsip-prinsip keadilan.

Menanggapi hal itu, anggota BRTI Nonot Harsono mengatakan rekomendasi tim yang tertulis memang tidak ada yang sesuai dengan keputusan Menkominfo, tapi rekomendasi yang lisan jauh lebih banyak.

Menurut dia, Menteri memilih salah satu saja. Pemerintah tidak menempuh kata pengembalian tapi rebalancing atau pengaturan ulang.

Hasil akhir dari penataan frekuensi adalah keseimbangan daya saing dari 3 besar, yaitu Telkomsel, Indosat, dan XL.

Hal ini bertentangan dengan pernyataan anggota BRTI lain, Sigit Puspito Widadi yang pernah menyatakan bahwa tim Ad Hoc memberikan rekomendasi terbaik yang mengasumsikan pangsa pasar Telkomsel tergerus sedangkan Indosat  tetap.

Dengan kondisi tersebut menurut Sigit lagi, persaingan usaha akan bagus. Dia juga menyatakan bahwa pangsa pasar Asumsi  XL dan Axis harus dijaga di level aman mulai dari 27% sampai 39%.

(tyo/tyo)