Ketegangan geopolitik dunia dan krisis global yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi maupun energi, tetapi juga menjadi alarm baru bagi ketahanan siber di Indonesia.
Deputy Head of Master IT Program Swiss German University, Dr. Lim, mengatakan perang dan konflik global saat ini menjadi gambaran nyata pentingnya membangun cyber resilience atau ketahanan siber. Di tengah percepatan transformasi digital, perusahaan dan institusi di Tanah Air dinilai masih rentan menghadapi ancaman serangan siber yang semakin kompleks.
"Dunia sedang menghadapi situasi yang tidak nyaman akibat perang dan krisis global. Di dunia siber juga sama, kita menghadapi serangan yang luar biasa," ujar Lim dalam pemaparan whitepaper ketahanan siber di kantor Indosat Ooredoo Hutchison, Jakarta, Senin (11/5/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, perang modern kini tidak lagi hanya terjadi di darat, laut, atau udara, tetapi juga berlangsung di ruang siber. Karena itu, ketahanan siber harus menjadi bagian penting dari strategi perusahaan maupun negara.
"Kalau dulu kita bicara ketahanan energi atau ketahanan pangan, sekarang ketahanan siber juga menjadi sangat penting," katanya.
Lim mengungkapkan, mayoritas perusahaan di Indonesia masih belum siap menghadapi ancaman tersebut. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam white paper yang berkolaborasi dengan Indosat ini terungkap hanya sekitar 11% perusahaan yang dinilai memiliki kesiapan ketahanan siber yang memadai. Kondisi itu dinilai semakin berisiko seiring berkembangnya teknologi kecerdasan buatan (AI) yang kini banyak dimanfaatkan pelaku kejahatan siber.
Disampaikannya juga bahwa AI tidak hanya membantu perusahaan mendeteksi kerentanan sistem, tetapi juga digunakan penyerang untuk membuat modus serangan yang semakin sulit dikenali, mulai dari email palsu hingga teknologi deepfake.
"Deepfake sekarang sudah sangat mirip, baik suara maupun videonya. Bahkan email penipuan juga makin sulit dibedakan karena dibantu AI," ungkapnya.
Selain deepfake, ancaman baru yang kini mulai marak adalah fileless malware, yakni serangan siber yang berjalan di memori perangkat tanpa meninggalkan jejak file sehingga lebih sulit terdeteksi sistem keamanan tradisional.
"Kalau dulu ancamannya masih virus biasa, sekarang berkembang menjadi fileless malware yang jauh lebih sulit dideteksi," kata Lim.
Ia menilai banyak perusahaan masih bersikap reaktif dalam menghadapi ancaman siber, yakni baru meningkatkan keamanan setelah terjadi insiden kebocoran data atau serangan besar.
Padahal, menurutnya, keamanan siber seharusnya dipandang sebagai bagian dari strategi bisnis, bukan sekadar isu teknis divisi IT.
"Kalau perusahaan ingin menjadi digital company, maka keamanan siber harus menjadi kebutuhan utama agar bisnis tetap sustain ketika serangan terjadi," tuturnya.
Dalam white paper tersebut, Lim menjelaskan terdapat enam pilar penting untuk membangun ketahanan siber, mulai dari prevention, detection, response, recovery, hingga governance dan leadership accountability.
Ia menekankan aspek tata kelola dan kepemimpinan menjadi faktor penting yang selama ini sering diabaikan perusahaan.
"Banyak perusahaan fokus membeli tools, tapi lupa membangun tata kelola dan budaya keamanan siber yang kuat," imbuhnya.
Lim juga mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas dalam memperkuat ketahanan siber nasional di tengah ancaman global yang terus berkembang.
"Keamanan siber tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Semua pihak harus bekerja sama menghadapi ancaman yang semakin kompleks," pungkasnya.
(agt/agt)
