.webp)
Capres Ganjar Pranowo mengusulkan BSSN diperkuat untuk melawan berbagai serangan siber yang terjadi di Indonesia. Memang semudah itu?
Pernyataan ini dilontarkan Ganjar dalam Debat Capres 2024 ketiga yang digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (7/1/2024). Menurutnya, selain memperkuat BSSN, diperlukan juga membuat sistem keamanan yang baik.
"Kita mesti menguatkan BSSN dan penting untuk membuat security system yang baik," kata Ganjar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Alfons Tanujaya, pengamat keamanan siber dari Vaksincom, meningkatkan keamanan siber erat kaitannya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk meningkatkan kedisiplinannya. Selain itu pun dibutuhkan audit independen yang rutin.
"SDM yang kuat dan kedisiplinan mengikuti standar pengelolaan data yang baik seperti ISO. Lalu ada lembaga Audit independen yang kompeten yang secara teratur mengawasi implementasi ISO dan melakukan penegakan peraturan dan tindakan jika tidak mengikuti ISO yang ditentukan dengan baik," kata Alfons saat dihubungi detikINET.
Semua itu menurutAlfons harus dilakukan secara menyeluruh. Bukan cuma diBSSN, melainkan di semua lembaga yang mengelola data penduduk Indonesia. BSSN menurut Alfons semestinya mengerjakan tugas yang tingkatannya lebih tinggi lagi. Bukan sekadar menyebar informasi terkait serangan malware.
"BSSN, Kominfo, BIN, Dukcapil, Kemenkes dan banyak kementerian itu semua mengelola data. BSSN berada dalam posisi strategis dan harusnya menjalankan fungsinya sesuai namanya Badan Siber dan Sandi Negara. Yang sering terdengar malah memberikan release serangan malware seperti penjual antivirus. Harusnya apa yang dikerjakan levelnya lebih tinggi lagi," jelas Alfons.
Tugas yang lebih tinggi ini menurutnya antara lain adalah mengelola enkripsi, mengedukasi masyarakat atas pentingnya enkripsi, dan mengusahakan untuk membuat enkripsi sendiri.
"Jangan menggunakan enkripsi yang dikelola dari luar. Fungsi itu yang sangat sentral dan bisa membantu mengamankan informasi krusial di Indonesia," tambahnya.
SDM yang lebih muda
Alfons juga menyinggung soal pelibatan SDM yang lebih muda dalam pengelolaan data. Menurutnya, kalangan milenial dan gen z sudah terbiasa hidup di era digital seperti saat ini.
"Jangan generasi dinosaurus yang diberi tanggung jawab pengelolaan data. Yang ada tidak dikelola dengan baik dan ketika terjadi kebocoran berlomba mengelak dan saling melindungi," kilahnya.
Namun sekali lagi Alfons juga menyebut pelibatan SDM muda ini jangan cuma dilakukan di BSSN, melainkan di setiap lembaga publik. Kaitannya dengan adaptasi terhadap perkembangan digital yang sangat cepat.
"Bukan hanya BSSN tetapi badan publik lain juga isinya lebih banyak baby boomers atau yang lebih tua dan mereka kurang fasih dan akan sulit beradaptasi dengan perkembangan digital yang sangat cepat," tutup Alfons.
(asj/asj)
