.webp)
Kemitraan antara pemerintah, industri, masyarakat, dan berbagai pihak terkait sangat penting untuk mencapai efisiensi keberlanjutan dalam pengelolaan sampah plastik. Tak kalah penting, kebijakan dan regulasi juga memegang peranan krusial dalam mendukung ekonomi sirkular.
Hal ini disampaikan dalam diskusi 'The Plastic Dilemma: Finding New Worth in Our Waste' di salah satu sesi IdeaFest 2024 yang menghadirkan narasumber Program Director Koaksi Indonesia Verena Puspawardini, Public Affairs Communications and Sustainability Manager Amandinda Bumi Nusantara Rachel Nathasia, dengan moderator Business Development Manager Ecoxyztem Ika Juliana.
"Menurut aku penting banget karena misalnya kita bicara kebijakan, kalau kebijakannya tidak tepat sasaran atau tidak mendengarkan aspirasi dari industri, karena industri kan sebenarnya pelaksana, kalau kebijakannya tidak bisa mengatur kebutuhan perkembangan industrinya, jadinya kita nggak akan bisa mencapai ekonomi sirkular yang kita harapkan. Kadang sebenarnya peraturan pemerintah itu mengatur, memantau, dan melindungi," kata Verena.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ekonomi sirkular adalah model ekonomi yang bertujuan meminimalkan penggunaan sumber daya, mendesain suatu produk agar memiliki daya guna selama mungkin, dan mengembalikan sisa proses produksi dan konsumsi ke dalam rantai nilai. Ekonomi sirkular lebih dari sekadar pengelolaan sampah, terutama sampah plastik, tapi menekankan pada efisiensi sumber daya.
Saat ini, praktik ekonomi sirkular sudah mulai diterapkan masyarakat Indonesia dan memiliki potensi besar terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan. Contohnya, di pemukiman atau kompleks perumahan mulai marak kesadaran memilah sampah dan menyetorkannya ke bank sampah sehingga sampah menjadi bernilai ekonomi. Namun sejauh ini, kebijakan pemerintah yang terkait dengan ekonomi sirkular masih didominasi dengan regulasi daur ulang dan pengelolaan sampah.
Verena menyebutkan, para pelaku industri perlu mengumpulkan dan menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah, tidak hanya menunggu regulasi. Selain itu, menurutnya masih banyak PR yang melibatkan lintas sektor dalam pengelolaan sampah plastik.
"Kebetulan saya adalah Co-Founder Diet Plastik Indonesia, sudah lebih dari 100 kota/kabupaten yang menerapkan plastic banned, tapi itu saja ternyata belum cukup. Kita masih perlu pengubahan mindset di masyarakat. Karena prakteknya, setelah kebijakannya ada, pemerintahnya aware, pabriknya juga harus aware, perlu juga dari sisi advokasi. PR-nya nggak cuma di satu sektor, di lingkungan hidup, tapi juga di sektor lain. Karena ekonomi sirkular tidak berhenti di isu waste aja, justru waste itu datang dari sektor lain," paparnya.
 (Kiri-kanan) Program Director Koaksi Indonesia Verena Puspawardini, Public Affairs Communications and Sustainability Manager Amandinda Bumi Nusantara Rachel Nathasia, dan Business Development Manager Ecoxyztem Ika Juliana sebagai moderator. Foto: Rachmatunnisa/detikINET |
Rachel memiliki pendapat yang sama dengan Verena. Lantas ia menambahkan bahwa kita bisa melatih kedisiplinan memilah sampah dari kesadaran diri sendiri dengan bantuan sejumlah aplikasi atau organisasi pengelolaan sampah.
"Kalau dari kita sudah memilah (sampah) tapi takut dicampur lagi sama pemulung, sebenarnya sekarang sudah banyak aplikasi yang mereka sudah bisa mengambil (sampah) dari titik-titik tertentu. Ada aplikasi seperti WasteforChange, Duitin, macam-macam," ujarnya.
"Saya mengajak teman-teman untuk mulai dari diri sendiri untuk lebih disiplin dalam melakukan pemilahan dan pengumpulan sampah, dan mungkin dari sektor-sektor yang lain kita bisa mulai bergerak untuk menciptakan circular economy yang sustainable ke depannya," tutupnya.
(rns/fay)
