Kentut Sapi di Selandia Baru Bakal Dikenai Pajak

Kentut Sapi di Selandia Baru Bakal Dikenai Pajak

ADVERTISEMENT

Kentut Sapi di Selandia Baru Bakal Dikenai Pajak

Rachmatunnisa - detikInet
Sabtu, 15 Okt 2022 20:30 WIB
Ilustrasi Pantat Sapi
Foto: Getty Images/Betsy Joles
Jakarta -

Kentut dan bersendawa hanya akan dianggap tidak sopan di sebagian kalangan masyarakat. Tapi buat seekor sapi atau domba di Selandia Baru, kebiasaan ini akan membuat si pemilik hewan ternak dikenai tagihan pajak yang besar.

Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Arden, pada Selasa (11/10) lalu mengkonfirmasi dalam sebuah konferensi pers, bahwa pemerintahnya akan mendorong proposal yang isinya memberlakukan pajak emisi ternak untuk memerangi perubahan iklim.

"Ini adalah langkah maju yang penting dalam transisi Selandia Baru ke masa depan rendah emisi dan memenuhi janji kami untuk menetapkan harga emisi pertanian mulai tahun 2025," kata Ardern seperti dikutip dari CNN.

Kentut dan sendawa sapi mengandung senyawa metana. Senyawa ini sangat aktif dan bisa mengganggu keseimbangan lingkungan. Gas metana dari kentut dan sendawa sapi merupakan produk yang berbahaya. Seekor sapi dapat menghasilkan 200 kg metana per tahun. Meskipun karbon dioksida adalah penyebab utama perubahan iklim, gas metana 84 kali lebih kuat merusak atmosfer Bumi.

Rusaknya atmosfer Bumi sangat berpengaruh pada iklim, yang artinya juga berpengaruh pada keberlangsungan hidup manusia di Bumi. Dengan kata lain, sendawa dan kentut hewan ternak memiliki kontribusi cukup besar terhadap emisi gas rumah kaca.

Sementara itu, Selandia Baru adalah pengekspor ternak dan daging utama, serta memiliki sekitar 10 juta sapi dan 26 juta domba. Pertanian menyumbang setengah dari total emisi negara itu, termasuk 91% dari emisi biogenik metana, gas rumah kaca yang kuat dengan lebih dari 80 kali kekuatan pemanasan global karbon dioksida dalam jangka pendek.

Industri ini sebelumnya telah dihilangkan dari Emission Trading Scheme, sebuah badan pengatur pemerintah Selandia Baru yang menetapkan batasan emisi berdasarkan sektor.

"Belum ada negara lain di dunia yang mengembangkan sistem untuk penetapan harga dan pengurangan emisi pertanian, sehingga petani kami akan mendapat manfaat dari menjadi penggerak pertama," kata Ardern.

Namun, kelompok tani tidak yakin dan telah menyuarakan keprihatinan tentang biaya tinggi yang akan dikenakan pada industri.

Andrew Morrison, ketua kelompok lobi pertanian Beef + Lamb New Zealand, mengatakan, "kami tidak akan menerima sistem yang tidak proporsional menempatkan petani dan komunitas kami dalam risiko."

Andrew Hoggard, presiden badan advokasi pedesaan Federated Farmers, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa rencana pemerintah ini akan menghancurkan kota kecil Selandia Baru.

"Kami tidak mendaftar untuk ini. Sangat sedih membayangkan kami memiliki proposal dari pemerintah yang menghancurkan hati keluarga para petani," ujarnya.

Namun, proposal tersebut berharap dapat memberi insentif kepada petani untuk mengurangi emisi tanpa membebankan biaya yang memberatkan.

Dalam sebuah pernyataan, pemerintah mengatakan pendapatan yang diperoleh akan "didaur ulang" ke sektor pertanian melalui teknologi baru, penelitian dan pembayaran insentif kepada petani.

"Dengan memberi penghargaan kepada petani yang mengambil tindakan untuk mengurangi emisi mereka, kami dapat mendukung lebih banyak petani untuk meningkatkan produktivitas dan keuntungan sambil mendukung mereka mencapai tujuan iklim," kata Menteri Pertanian Selandia Baru Damien O'Connor.

Usulan pajak emisi itu saat ini akan masuk ke tahap konsultasi, dan hasilnya akan diumumkan pada November tahun ini.



Simak Video "Tekad PLN Hindari 1,8 Miliar Ton Emisi Karbon dalam 25 Tahun"
[Gambas:Video 20detik]
(rns/afr)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT