Efek COVID-19 Diperparah Polusi Udara

Ketika sains mengungkapkan semakin banyak hubungan antara polusi udara dan efek COVID-19, tekanan untuk menetapkan ambisi tinggi dalam undang-undang yang mengatur kualitas udara pun meningkat.

Hal ini setidaknya terjadi di Eropa. Komisi Uni Eropa didesak untuk memasang target ambisius dan tak main-main dalam revisi Air Quality Directive Uni Eropa.

Bukan rahasia lagi bahwa polusi udara sangat terkait dengan berbagai macam penyakit. Dan kini, para ilmuwan memulai penelitian baru dalam konteks pandemi COVID-19, yaitu hubungan antara penyakit menular seperti COVID-19, dan polusi udara.

Pada acara yang diselenggarakan oleh European Public Health Alliance (EPHA) Kamis (10/2), dua ilmuwan menjelaskan bahwa ada lebih banyak bukti bahwa tingkat polusi udara dapat memperburuk penyebaran dan keparahan COVID-19.

Sebuah studi oleh konsultan Belanda CE Delft yang menyelidiki situasi di Belanda menyatakan bahwa jika polusi udara lebih rendah, lebih sedikit tindakan pengendalian COVID-19 akan diperlukan.

Dan seandainya upaya kebijakan untuk mencegah polusi udara lebih kuat, biaya sosial yang signifikan dapat dicegah. Namun terlepas dari hasil awal ini, diperlukan lebih banyak penelitian di lapangan.

"Hubungan antara polusi udara dan penularan virus masih belum pasti, sehingga perlu penelitian lebih lanjut. Namun demikian, kita dapat mengatakan bahwa hubungan antara polusi udara dan penularan virus membentuk argumen tambahan untuk kebijakan kualitas udara yang ambisius," kata Daan Juijn, rekan penulis studi "Air pollution and COVID-19" di Belanda.

Dikutip dari Euractiv, dia didukung oleh Annette Peters, seorang peneliti di Institut Epidemiologi Helmholtz Munich, yang juga meneliti masalah ini.

"Ada bukti yang muncul bahwa polusi udara terkait dengan penyakit menular, sesuatu yang mungkin kita abaikan sebelumnya. Situasi pandemi ini kompleks dan studi diperlukan untuk memahami dampak sepenuhnya, jadi ini masih awal. Namun, diperlukan tindakan untuk mengurangi polusi udara," katanya di acara tersebut.

Studi di Belanda berfokus pada situasi COVID-19 dan tingkat polusi udara di Belanda. Hasilnya menyimpulkan bahwa biaya sosial, baik tambahan ekonomi dan non-ekonomi seperti misalnya kesejahteraan, dari tindakan pengendalian COVID-19 diperlukan karena polusi udara bernilai sekitar 11 miliar euro. Ini sama dengan sekitar 1,5% dari PDB Belanda.

Dalam konteks itu, Juijn menunjukkan bahwa angka-angka ini bisa lebih tinggi di negara-negara dengan tingkat polusi udara yang lebih tinggi. Baik dia dan Peters menyerukan lebih banyak penelitian di bidang tersebut.

Ambisi yang lebih tinggi dalam Air Quality Directive Uni Eropa yang diberlakukan untuk menahan penyebaran COVID-19 menyebabkan peningkatan kualitas udara sementara. Meski demikian, European Environment Agency (EEA) mengatakan dalam sebuah laporan pada November 2021 bahwa polusi udara masih menyumbang 307.000 kematian dini setahun, itu untuk kawasan Eropa saja.

Penampil kualitas udara EEA menunjukkan tingkat partikel halus yang diukur di kota-kota di Eropa, yang mengungkapkan bahwa proporsi terbesar dari kota-kota yang paling tercemar adalah di bagian timur dan selatan Eropa.

Menyusul peluncuran Global Air Quality Guidelines terbaru dari WHO September lalu, Komisi Eropa telah mulai meninjau revisi Air Quality Directive yang dimulai pada tahun 2008, dan akan mempresentasikan proposalnya pada kuartal ketiga tahun ini.

Pejabat kebijakan di Komisi Lingkungan Ditjen Lingkungan Vicente Franco mengatakan, dibutuhkan banyak upaya untuk mencapai tujuan yang sangat ambisius yang ditetapkan oleh WHO.

"Salah satu elemen umpan balik yang kami dapatkan dari para pemangku kepentingan, termasuk negara-negara anggota, adalah bahwa mungkin aspek pemantauan, pemodelan, dan rencana kualitas udara ini kurang ditentukan dalam arahan, dan mereka akan menyambut tingkat harmonisasi spesifikasi yang lebih tinggi dan bagaimana hal-hal harus dilakukan," kata Franco.

Director of Nature and Health Client Earth Ugo Taddei mengatakan, dibutuhkan kebijakan yang sangat kuat untuk menempatkan kita di jalur yang benar untuk mengatasi krisis kesehatan manusia yang disebabkan oleh polusi udara, karena angkanya cukup mengejutkan.

"Ini membutuhkan jawaban yang sangat kuat dari pembuat kebijakan dan masyarakat sipil," tandasnya.