.webp)
"Kuartal pertama (tahun 2019), Kominfo akan mengeluarkan kebijakan tentang konsolidasi," ujarnya beberapa waktu lalu dalam kunjungan kerja meninjau Palapa Ring Tengah di Morotai, Maluku Utara.
Isu konsolidasi ini bukan hal baru. Usianya bahkan sudah lama, tepatnya setelah Rudiantara diangkat menjadi Menkominfo pada 2014 lalu di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dilantik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Konsolidasi itu harus," jawabnya tegas.
Telah dilantiknya para anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) yang dilanjutkan dengan penetapan Menkominfo soal waktu aturan konsolidasi akan diterbitkan bisa menjadi angin segar di industri telekomunikasi, terkait dengan jumlah operator telekomunikasi yang terbilang banyak.
"Saya dari 2015 mengatakan, harus bicara konsolidasi, salah satu contohnya tahun 2015 itu Bolt. Model bisnis yang regional itu sudah nggak akan bisa jalan. Saya sudah bilang dari awal, itu nggak bisa jalan, makanya saya suruh konsolidasi, tapi konsolidasi kan otoritasnya bukan di saya, pemegang saham," tuturnya.
Baca juga: Tips Ampuh Cegah Hoax ala WhatsApp |
"Pemegang saham mau nggak, kalau pemegang saham nggak mau, saya katakan Anda bleeding (perusahaannya berdarah-darah-red). Percaya deh, hanya masalah waktu, Anda akan nyerah, tinggal masalah ego," sambung pria yang disapa Chief RA itu.
Saat ini, Bolt sudah menyerah karena menunggak pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi kepada negara. Alokasi frekuesi di 2,3 GHz yang mereka tempati pun dibalikkan negara, di samping itu perusahaan Lippo Group tersebut tetap harus membayar utangnya.
Adapun operator seluler lainnya yang masih eksis, yaitu Telkomsel, XL Axiata, Indosat Ooredoo, Hutchison 3 Indonesia (Tri), Smartfren, hingga Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (Net1).
(agt/krs)
