Penetrasi Internet RI Tembus 75%, Namun Belum Merata Sampai ke Pelosok

Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) mengungkapkan penetrasi internet Indonesia belum merata, di mana daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) masih tertinggal. Hal ini menjadi pekerjaan rumah di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Umum Mastel Sarwoto Atmosutarno mengatakan ekonomi digital berkontribusi sekitar 8-10% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, di mana itu bernilai lebih USD 100 miliar atau setara Rp 1.671 triliun dan berpotensi terus tumbuh.

Salah satu faktor tersebut karena penetrasi internet Indonesia yang sudah mencapai 75% dari populasi. Namun sayangnya, keberadaan akses menuju dunia maya itu berada di daerah perkotaan saja.

"Namun kita ketahui semua bahwa penetrasi internet di daerah 3T masih tertinggal signifikan," ujar Sarwoto di di acara IndoTelko Forum dengan tema "Implementasi Kolaborasi Percepatan Digitalisasi" di Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Jika mengacu pada hasil survei pengguna internet yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2025 pengguna internet Indonesia mencapai 229.428.417 jiwa dari total populasi 284.430.900 jiwa Indonesia.

Penetrasi internet Indonesia memang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Akan tetapi, melihat dari kelompok pulau, tingkat penetrasi masih didominasi oleh Pulau Jawa sebesar 84,69%. Kemudian secara berurutan ditempati oleh Kalimantan 78,72%, Sumatera 77,12%, Bali & Nusa Tenggara 76,86%, Sulawesi 71,64%, dan Papua 69,26%.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan bahwa ada sebanyak 60 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi internet.

Dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Komdigi menyebutkan telah melakukan langkah-langkah konkret dalam memperluas konektivitas, antara lain membangun BTS dan titik akses di Papua, menyelenggarakan lelang frekuensi, serta menjalin kerja sama dengan operator seluler untuk pemerataan akses di seluruh wilayah Indonesia.

Sementara itu, Meutya mengatakan sinergi antara Kemkomdigi dan Kemendes PDT ini akan mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas sehingga masyarakat di pedesaan dapat turut merasakan transformasi digital selayaknya di perkotaan.

Direktur Kebijakan dan Strategi Infrastruktur Digital, Kementerian Komdigi, Denny Setiawan mengatakan pemerintah sedang mendefinisikan ulang wilayah yang termasuk tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Area tersebut yang nantinya akan diperhatikan khusus oleh pemerintah, dalam hal ini, menghadirkan sinyal internet yang sebelumnya tidak ada layanan.

Dengan perubahan definisi 3T ini akan diketahui tugas yang akan dijalani pemerintah dalam pemerataan akses internet dengan penyelenggara telekomunikasi di daerah non-3T.

"Kita mau merubah definisi 3T dan non-3T. Jadi, kita tahu bahwa 3T dan non-3T itu lebih wilayah administrasi, nah kita berusaha lebih sesuai dengan teori pendekatan tekno ekonominya, sehingga ada zona 1, 2, dan 3. Zona hijau itu yang ada market, zona kuning yang marjinal, dan zona merah atau 3 itu memang yang harus disubsidi," tuturnya.