Massa Solo Demo Tolak Sweeping Software Bajakan

Solo - Massa pengguna komputer dan pengusaha warnet di Surakarta yang tergabung dalam MAPKOS (Masyarakat Pengguna Komputer Surakarta) Rabu (15/8/2007) turun ke jalan. Mereka berdemontrasi menolak sweeping software komputer bajakan di kota Solo dan sekitarnya. Untuk mendukung aksi ini, sebagian pengusaha berbasis komputer tutup sejenak sejak pukul 08.00 pagi waktu setempat."Aksi sweeping yang katanya akan berlangsung rutin ini sangat meresahkan khususnya bagi pengusaha warnet. Bahkan ketika beredar isu akan ada sweeping, warnet-warnet di Solo tutup tiga hari. Seluruh plakat nama dicopoti," demikian keterangan dari koordinator aksi sekaligus sesepuh MAPKOS, Bagus Sri Raharjo kepada detikINET via telepon, Rabu (15/8/2007).Lebih lanjut Bagus menyatakan bahwa sweeping software sudah beberapa kali terjadi di kota Boyolali dan Karanganyar. Isunya, sweeping akan menjalar ke Solo yang memiliki kurang lebih 40 warnet. Aksi dimulai sekitar pukul 10.00 WIB di Jl. Bhayangkara kemudian dilanjutkan konvoi kendaraan bermotor menuju Gedung DPRD Kota Surakarta. Massa diterima Ketua F-PDI Perjuangan, Sukasno yang mempersilahkan perwakilan dari MAPKOS untuk masuk ke gedung DPRD.Sweeping Harap DitundaMenurut Bagus ada 500-an orang yang mengikuti aksi tersebut. Sebanyak 25 orang perwakilan massa diterima untuk beraudiensi dengan beberapa anggota DPRD dari Komisi I dan Komisi IV. Dalam Audiensi tersebut, perwakilan MAPKOS meminta DPRD memperhatikan nasib mereka. MAPKOS merupakan gabungan dari elemen masyarakat, mahasiswa serta pengusaha warnet, game, rental komputer, toko HP dan lain-lain di Surakarta Menurut salah satu pengunjuk rasa, sweeping tersebut merupakan bentuk penindasan rakyat. Mereka pun meminta DPRD untuk segera memanggil instansi terkait, dalam hal ini Poltabes Surakarta, agar segera menghentikan aksi sweeping ini.Menanggapinya, DPRD kota Surakarta menghimbau kepada Kepolisian untuk menghentikan sweeping software untuk sementara waktu sampai adanya pertemuan bersama untuk mencari titik temu dan solusinya.Komputer Disita"Kami juga menyampaikan keluh kesah karena ada komputer yang disita selama kegiatan sweeping beberapa waktu lalu di Karanganyar," sebut Bagus."Ini yang di-sweeping harusnya kan software-nya bukan komputernya. Jadi, polisi tidak berhak menyita komputer tersebut," demikian Bagus mengutip Eko Susanto, Sekretaris Komisi I dari Fraksi PDS yang berbicara di sela-sela audiensi.Lebih lanjut, sebagai solusi masalah ini, Bagus berharap harga software dapat diturunkan. "Harga software terlalu mencekik leher. Bagaimana kami bisa menjangkaunya?," Bagus mengeluhkan.Aksi berakhir setelah perwakilan dari massa selesai melakukan audiensi dengan anggota DPRD. Sebelumnya anggota DPRD juga dihadiahi casing CPU berisi koran bekas, sebagai lambang ketidakmampuan masyarakat membeli komputer apalagi disertai software resmi. (fyk/wsh)