.webp)
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkapkan pemerintah kekurangan anggaran dalam mengoperasikan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Sektor infrastruktur vital itu jadi sorotan karena sempat lumpuh karena serangan ransomware yang membuat layanan publik terganggu.
Sebagai informasi, pemerintah akan menempatkan data-data dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di satu tempat yang sebelumnya terpencar-pencar.
Pusat Data Nasional (PDN) yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan, untuk saat ini data tersebut dikumpulkan di Pusat Data Nasional Sementara. Kominfo telah menunjuk dua Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), yang masing dikelola oleh Telkomsigma dan Lintasarta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria, menyebutkan tantangan utama dalam memproteksi data pemerintah ini, yaitu kekurangan sumber daya manusia dan anggaran.
"Saat ini PDNS memerlukan anggaran Rp 542 miliar untuk tahun 2024 dan hanya tersedia sebesar Rp 257 miliar, sehingga operasional PDNS bulan Oktober hingga Desember 2024 belum memiliki anggaran," ujar Nezar dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/9/2024).
Lebih lanjut, Nezar mengatakan terkait nasib pengoperasian layanan PDNS pada tahun 2025 bahwa pemerintah belum memiliki anggaran yang optimal untuk sejauh ini.
"Untuk tahun 2025 terdapat kebutuhan anggaran sebesar Rp 486 miliar dan saat in hanya tersedia sebesar Rp 27 miliar atau 5,6%. Dengan beratnya tantangan dan tanggungjawab yang dihadapi pengelola PDN, maka seharusnya dapat prioritas dukungan anggaran karena secara konsep apabila penganggaran infrastruktur SPBE dikembalikan kepada masing-masing kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, maka akan terjadi inefiensi anggaran triliunan rupiah setiap tahunnya," tuturnya.
Ia menambahkan jika hal itu terus berlangsung, dikhawatirkan akan mengganggu implementasi SPBE dan Satu Data Indonesia.
Pada kesempatan ini juga, Wamenkominfo mengatakan pemulihan layanan yang terdampak karena gangguan PDNS 2 sudah dinyatakan 100% pulih.
"Perkembangan pemulihan layanan PDNS, saat ini layanan publik prioritas telah pulih 100%. Selain itu, seluruh data yang terkena ransomwre telah dilakukan proses decrypt 100%, sehingga data bisa diakses kembali," kata Wamenkominfo.
Disampaikannya juga, proses rebuild PDNS 2 di Surabaya dinyatakan sudah 100% juga. Terkait langkah selanjutnya, Nezar mengatakan tengah dilakukan validasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) agar memenuhi aturan backup 3-2-1 atau 3 salinan data, 2 media berbeda, dan 1 salinan offsite.
(agt/fay)
