Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali melakukan penyitaan aset perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2022. Kendaraan BMW X5 sampai motor Ducati disita Kejagung.

Kejagung menyebutkan kendaraan bermotor yang disita ada tujuh unit dengan rincian empat berjenis mobil dan tiga lainnya berjenis motor.

Berikut kendaraan bermotor yang disita Kejagung:

• Satu unit kendaraan berupa Mobil BMW X5
• Satu unit kendaraan berupa Mobil Toyota Innova Venturer
• Satu unit kendaraan berupa Mobil Lexus RX 300
• Satu unit kendaraan berupa Mobil Honda HRV
• Satu unit Motor Triumph
• Satu unit Motor Ducati
• Satu unit Motor BMW R 1250 GSA

Kejagung juga melakukan penyitaan aset berupa uang antara lain dalam mata uang rupiah sebesar Rp10.149.363.205 yang terdiri dari:

• Rp1.007.963.375 disita dari saksi MAKU dalam perkara Tersangka YS
• Rp213.348.794 disita dari saksi S/ Direktur PT Rambinet Digital Network dalam perkara Tersangka YS
• Rp6.711.204.300 disita dari TMH (kakak Tersangka AAL) melalui Bumi Parahiyangan dalam perkara Tersangka AAL
• Rp200.000.000 disita dari saksi JS dalam perkara Tersangka AAL
• Rp32.500.000 disita dari saksi SSD dalam perkara Tersangka AAL
• Rp200.000.000 disita dari saksi GW dalam perkara Tersangka AAL
• Rp300.000.000 disita dari saksi DA dalam perkara Tersangka AAL
• Rp534.346.736 disita dari saksi GAP dalam perkara Tersangka AAL
• Rp300.000.000 disita dari saksi MFM dalam perkara Tersangka AAL
• Rp650.000.000 disita dari saksi FYP dalam perkara Tersangka GMS;

Selain itu, disita uang dalam bentuk mata uang asing yang disita dari saksi N dalam perkara Tersangka GMS, sebagai berikut:

• Uang tunai senilai 6.400 USD
• Uang tunai senilai 110.234 SGD
• Uang tunai senilai 3.720 Euro
• Uang tunai senilai 11 Ringgit Malaysia (RM)

Jika dijumlahkan nilai uang yang disita dalam bentuk mata uang rupiah dan asing, Kejagung telah menyita total Rp 11,5 miliar.

"Selain aset dalam bentuk kendaraan dan uang, Tim Penyidik juga sedang melakukan penelusuran aset para Tersangka dalam bentuk tanah dan bangunan," ucap Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana, di Jakarta, Senin (13/3/2023).

Tim Penyidik akan melakukan pemeriksaan kembali terhadap JGP selaku Menteri Komunikasi dan Informatika pada 15 Maret 2023. Pemeriksaan untuk kedua kalinya dilakukan guna mendalami beberapa hal yang berkenaan dengan:

• Kedudukan yang bersangkutan selaku Pengguna Anggaran (PA), terutama pertanggungjawabannya terkait dengan keuangan karena terindikasi ada kemahalan dan mufakat jahat untuk menaikkan harga.
  Kebijakan yang bersangkutan terkait perencanaan pembangunan BTS yang seharusnya dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun, akan tetapi dilaksanakan dalam jangka waktu hanya 1 tahun.
• Adanya indikasi manipulasi pertanggungjawaban kemajuan atau progress proyek sehingga seolah-olah pencairan 100% dapat dilaksanakan terlebih dahulu.
• Klarifikasi perihal adik kandung yang bersangkutan yaitu saksi GAP, yang diduga menikmati fasilitas terkait dengan jabatan JGP, kakak kandungnya.