Kejar Tayang Kekurangan 1,5 Juta Set Top Box Gratis Dapat Kritikan
Hide Ads

Kejar Tayang Kekurangan 1,5 Juta Set Top Box Gratis Dapat Kritikan

Agus Tri Haryanto - detikInet
Selasa, 22 Mar 2022 23:30 WIB
Ilustrasi STB TV Digital, Set Top Box ini sebagai dibutuhkan sebagai alat untuk mengalihkan tv analog ke digital. STB juga akan diberikan gratis oleh pemerintah untuk masyarakat miskin.
Foto: Andhika Prasetia/detikcom
Jakarta -

Komisi I DPR mengkritisi kekurangan 1,5 juta set top box gratis TV digital di saat suntik mati TV analog atau Analog Switch Off (ASO) akan dilakukan.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) beserta penyelenggara multipleksing (mux) masih mencari jalan keluar kekurangan set top box tersebut.

Jumlah set top box gratis untuk wilayah ASO Tahap 1 sudah dipastikan aman. Sedangkan, bantuan untuk wilayah ASO Tahap 2 dan Tahap 3, masih kurang.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

ADVERTISEMENT

"Kebutuhan set top box untuk rumah tangga miskin secara keseluruhan untuk tiga tahap. (Tapi) tahap kedua kekurangan 152.565 unit set top box, tahap ketiga masih kekurangan 1.369.611 set top box yang terus kita cari jalan keluarnya untuk pemenuhan kebutuhannya, karena belum tersedia di dalam anggaran pemerintah," ujar Johnny.

Dengan demikian, pemerintah masih memiliki PR sebanyak 1,5 juta unit set top box gratis TV digital yang diupayakan sebelum implementasi ASO Tahap 2 pada 25 Agustus mendatang.

"Nah, saat ini kekurangan itu 1,5 juta set top box. Bagaimana memenuhi kekurangan itu? 1,5 juta ini angka yang cukup tinggi, sementara deadline ASO sudah dekat. Itu gimana, kalau duitnya nggak ada itu gimana," kritik Iqbal.

Ia juga meminta solusi dari Kominfo mengatasi persoalan kekurangan set top box gratis TV digital untuk wilayah ASO Tahap 2 dan 3.

"Jangan sampai ini menimbulkan kekacauan di bawah," ucapnya.

Selain itu, Iqbal juga mengingatkan agar pemerintah melakukan distribusi set top box gratis TV digital agar tepat sasar. Sebab, bila berkaca dengan program bantuan lainnya, itu menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

"Secara teori gampang, tap praktiknya itu sulit. Kita lihat carut-marut BPJS Kesehatan terjadi persoalan, pembagian bansos juga. Artinya, kesiapan pemerintah pusat dalam implementasi sampai rumah tangga miskin," pungkasnya.




(agt/fay)