.webp)
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan membawa tiga agenda di Presidensi G20 Indonesia, yaitu Connectivy and Post-Covid Recovery, Digital Literacy and Digital Talent, dan Cross-Border Data Flow/Data Free Flow with Trust. Apa itu?
Ketiga isu tersebut akan telah dipersiapkan dalam Digital Economy Working Group (DEWG) untuk nantinya dibahas dengan Forum G20.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagaimana dikutip dari situ Kementerian Kominfo, berikut pengertiannya:
1. Connectivity and Post-Covid Recovery
Kominfo menuturkan bahwa isu prioritas ini berangkat dari pemahaman bahwa untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dari ekonomi digital perlu melibatkan perencanaan strategis jangka panjang untuk keseluruhan ekosistem ekonomi digital, salah satunya adalah peningkatan konektivitas digital.
Namun, Kominfo mengatakan, kemajuan konektivitas digital harus mencakup tidak hanya diskusi tentang konektivitas jaringan fisik tetapi juga interkonektivitas sosial masyarakat di ranah digital.
Oleh karena itu, pembahasan aspek human connectivity dalam konektivitas digital sangat penting untuk memastikan bahwa pengusaha digital menerima manfaat dari pembangunan infrastruktur digital ini.
"Dengan adanya peluang dan tantangan tersebut, G20 mengakui pentingnya meningkatkan konektivitas digital," kata Kominfo.
Lebih lanjut, G20 menyadari perlunya bekerja sama untuk mewujudkan jaringan digital-people-connectivity. Hal ini akan semakin membantu para pelaku usaha dan pelaku bisnis digital untuk tetap inovatif dan sejahtera di era ekspansi ekonomi digital ini.
2. Digital Literacy dan Digital Talent
Bergerak maju untuk lebih menjembatani kesenjangan keterampilan digital, Indonesia dalam Presidensi G20 2022 mengusulkan perumusan G20 Toolkit untuk Mengukur Literasi Digital dan Digital Keterampilan.
Kominfo mengungkapkan bahwa proposal ini selaras dengan urgensi Negara-negara Anggota G20 untuk membantu upaya pemulihan ekonomi di tingkat mikro, di mana individu harus benar diperlengkapi untuk melakukan kegiatan untuk mendorong ekonomi digital.
"Selanjutnya, pengembangan Literasi Digital dan Alat Pengukuran Keterampilan Digital akan membantu Negara-negara Anggota G20 untuk melakukan penilaian kuantitatif dan kualitatif dengan kecepatan mereka sendiri, pada tingkat yang paling sesuai dengan tingkat keterampilan dan literasi digital mereka," ucap Kominfo.
Sebagai konsep awal, Indonesia merancang The Toolkit yang berisikan kerangka kerja untuk mengukur literasi dan keterampilan digital, termasuk keterampilan terkait TIK, di berbagai tingkatan. Toolkit akan meletakkan komponen untuk melakukan pengukuran pada level digital yang berbeda literasi dan keterampilan.
3. Cross-Border Data Flow/Data Free Flow with Trust
Peran data digital dalam kehidupan kita tidak pernah sepenting masa sekarang. Pada 2019, Forum Ekonomi Dunia (WEF) memproyeksikan bahwa data di seluruh dunia digital diperkirakan akan mencapai 44 zetta bytes pada 2020.
Kominfo menyebutkan angka tersebut menandakan bagaimana data tidak hanya menjadi sumber segala aktivitas manusia, tetapi saat ini dan masa depan kita akan bergantung pada bagaimana data dapat digunakan secara efektif.
Sementara data tetap menjadi prioritas strategis di Indonesia, diskusi tentang data juga tetap menjadi agenda utama, termasuk di bawah lingkup Asia Tenggara (ASEAN).
"Indonesia bersama dengan Negara Anggota ASEAN lainnya mengadopsi Model Klausul Kontraktual ASEAN untuk Transfer Data Lintas Batas serta Kerangka Manajemen Data ASEAN di ADGMIN pertama pada Januari 2021," tutur Kominfo.
Adopsi tersebut menandakan perhatian dan komitmen yang lebih besar terhadap pembahasan data, termasuk pentingnya pemahaman bersama tentang aliran data lintas batas di tingkat regional dan bagaimana mereka berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi digital.
Dengan latar belakang ini, Indonesia menawarkan kepada Negara-negara Anggota G20 untuk memberikan pandangan dan pemahaman terhadap data.
Indonesia juga menyambut baik diskusi lebih lanjut sebagai berbagi pandangan dan pemahaman terhadap data dan harmonisasi lintas batas aliran data lintas pada berbagai forum regional, misalnya ASEAN dan APEC.
(agt/fay)
