Kominfo Usut Kebocoran Data Pribadi Pelamar Pertamina

Kominfo Usut Kebocoran Data Pribadi Pelamar Pertamina

Agus Tri Haryanto - detikInet
Jumat, 14 Jan 2022 12:14 WIB
Data Pribadi 4,5 Juta Pelanggan Maskapai Air India Bocor
Kominfo Usut Kebocoran Data Pribadi Pelamar Pertamina (Foto: DW News)
Jakarta -

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespon soal dugaan kebocoran data pribadi pelamar PT Pertamina Training and Consulting (PTC).

Disampaikan Juru Bicara Kementerian Kominfo, Dedy Permadi mengatakan, pemerintah saat ini sedang menindaklanjuti dan menelusuri dugaan kebocoran data tersebut.

"Di antaranya dengan meminta informasi secara formal dari jajaran Direksi PTC guna mendapatkan klarifikasi lebih lanjut," ujar Dedy dalam keterangannya, Jumat (14/1/2022).

Kasus kebocoran data pribadi yang terus terjadi membuat Kominfo kembali mengingatkan bahwa dalam hal tata kelola pelindungan data pribadi, Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), baik publik ataupun privat, wajib melaksanakan ketentuan, seperti diatur di bawah ini:


1. Pasal 26 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perubahannya

Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

2. Pasal 24 ayat 3 PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)

Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap Sistem Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengamankan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan segera melaporkan dalam kesempatan pertama kepada aparat penegak hukum dan Kementerian atau Lembaga terkait.

3. Pasal 28 PM Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia data pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya.

Dedy mengatakan setiap PSE juga wajib mematuhi standar dan kebijakan teknis keamanan siber sehingga dapat memperkuat keamanan dan keandalan sistem elektronik PSE dalam kegiatan pemrosesan data pribadi yang diatur oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BSSN adalah Lembaga yang berwenang diantaranya untuk merumuskan kebijakan teknis keamanan siber dan bertugas untuk melakukan manajemen risiko keamanan siber Sistem Elektronik sesuai amanat PP PSTE dan Pepres No. 28 Tahun 2021 tentang BSSN.



Simak Video "Nasib Bisnis Migas di Tengah Transisi Energi"
[Gambas:Video 20detik]
(agt/fay)