5 Program Prioritas Kominfo di 2021: 4G Hingga RUU PDP

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terus membangun BTS USO di daerah 3T, agar masyarakat di sana dapat menikmati layanan internet seperti halnya di kota-kota besar. — Foto: detikINET/Agus Tri Haryanto

Jakarta -

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate memaparkan lima program prioritas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di 2021. Disebutkan Menkominfo, program prioritas tersebut untuk mempercepat transformasi digital di Indonesia.

"Pertama, melanjutkan program infrastruktur teknologi dan komunikasi. Kedua, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, program penataan pengelolaan pos dan informatika. Keempat, program komunikasi publik. Dan kelima, tata kelola kebijakan dan regulasi," papar Menkominfo.

Dari lima program prioritas itu, Johnny merinci beberapa program prioritas yang telah dan akan dilaksanakan. Program pertama adalah melanjutkan pembangunan Base Transceiver Stations (BTS) sinyal 4G yang dibagi menjadi terbagi ke dalam lima paket sesuai area wilayah.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pembangunan BTS 4G yang telah ditandatangani kontrak penyediaan BTS 4G pada tanggal 29 Januari 2020 beberapa hari yang lalu untuk paket 1 terdiri dari 1.364 desa dan kelurahan, dan paket 2 terdiri dari 1.336 desa dan kelurahan," jelasnya.

Untuk paket 1 dan paket 2, Menkominfo menjelaskan pembangunan BTS 4G meliputi keseluruhan wilayah 3T non Papua dan Papua Barat, yakni mencakup Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku dan Maluku Utara.

"Paket 3, 4 dan 5 khusus menyangkut wilayah Papua dan Papua Barat yang diharapkan pengadaannya ditargetkan atau kita harapkan kontrak dapat ditandatangani pada akhir Februari 2021," jelasnya.

Kominfo menargetkan sepanjang tahun 2021 direncanakan akan dibangun sebanyak 4.200 BTS 4G untuk melayani 4.200 desa dan kelurahan yang belum tersedia layanan internet 4G. Selain itu, program prioritas lainnya di tahun 2021 adalah penyediaan akses internet yang akan dilakukan di 7,904 desa dan kelurahan.

"Pemetaan lokasi penyediaan akses internet telah dilakukan dan saat ini tengah dilaksanakan pengadaan ground segment, kontrak ditargetkan ditandatangani pada akhir Februari tahun 2021," ujarnya.

Program lainnya, yaitu Pembangunan Pusat Monitoring Telekomunikasi untuk pengukuran Quality of Service (QoS) dan Quality of Experience (QoE) di 514 kabupaten dan kota di Indonesia. Sampai dengan Januari 2021 telah dilakukan lelang pembangunan pusat monitoring telekomunikasi.

>>>>> Halaman berikutnya mengenai Pusat Data Nasional dan komitmen Kominfo soal Pelindungan Data Pribadi

"Jadi, terkait dengan tata kelola dan manajemen bandwidth yang selama ini dependensi terhadap operator seluler, perlahan-lahan ingin dipindahkan kepada pemerintah melalui Kominfo untuk melakukan tata kelola bandwidth yang lebih efisien dan lebih bermanfaat bagi sebaran kehidupan, atau tempat tinggal masyarakat di seluruh Indonesia," jelasnya.

Sementara itu, untuk program Satu Pusat Data Nasional (PDN) untuk kepentingan satu data Indonesia melalui Electronic Government (e-Gov), Kominfo ditargetkan dibangun pada tahun 2021. Johnny menyampaikan hingga Januari 2021 telah dilakukan finalisasi penandatanganan financial protocol oleh Kementerian Keuangan.

"Setelah disediakan lahan untuk pusat data, maka proses selanjutnya pembiayaan pembangunan Pusat Data Nasional akan dilakukan melalui fasilitas pembiayaan donor country, yang kita harapkan financial protocol-nya bisa diselesaikan segera antara negara pemberi atau donor country dengan Indonesia. Dalam hal ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan sehingga pembangunan Pusat Data Nasional dapat dilakukan," tutur Menkominfo.

Pembangunan PDN dilatari adanya fakta saat ini di Indonesia terdapat sekitar 2.900 pusat data untuk melayani kebutuhan pemerintahan. Dan diantaranya hanya sekitar 3% saja yang memenuhi global standar, sehingga terdapat begitu banyak kendala untuk melakukan Satu Data Indonesia.

Menurut Johnny, Kementerian Kominfo melakukan interoperabilitas dan cleansing data agar bisa terintegrasi dalam Satu Data Indonesia. Namun, demikian, ada kendala ketika data center baik di pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tersebar di seluruh Indonesia, belum sepenuhnya memenuhi standar global.

"Maka kendala itu pasti luar biasa besarnya, dan saat ini pula pemerintah pusat dan daerah mempunyai 24.700 aplikasi, sehingga pemanfaatan dan penggunaan APBN perlu dilakukan lebih efisien dengan dilakukan pembangunan Pusat Data Nasional dalam rangka untuk mendukung Satu Data Indonesia, dan merancang super aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien," jelasnya.

Program prioritas lain adalah Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP). Pembahasan RUU PDP pada Januari 2021 telah dilakukan rapat lanjutan sebanyak dua kali antara pemerintah dan Komisi I DPR RI dengan membahas materi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang PDP pada klaster DIM usulan substansi.

"Kami tentu berharap pembahasan RUU PDP antara pemerintah dalam hal ini Kominfo dan Komisi I DPR RI bisa dilakukan dan diselesaikan, mengingat begitu pentingnya kebutuhan pelindungan data pribadi," pungkasnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya