Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjelaskan aturan International Mobile Equipment Identity (IMEI), terkait usaha memerangi ponsel BM, belum tentu berlaku pada 17 Agustus nanti. Rencananya peraturan menteri (permen) baru diteken di tanggal itu.

Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kementerian Kominfo Ismail menuturkan, aturan IMEI berencana dikeluarkan pemerintah pada bulan Agustus karena ingin berdekatan dengan momentum hari kemerdekaan Indonesia.

"Kalau 17 Agustus itu hari libur, barangkali bergeser-geser. Maunya mendekatkan dengan hari kemerdekaan RI. Itu hanya mencari momentum saja. Bisa bergeser, mungkin maju atau mundur itu mungkin terjadi," kata Ismail di kantornya, Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Baca juga: '17 Agustus, Indonesia Merdeka dari Ponsel BM'

"Nah, rencananya di bulan Agustus itu diterbitkan tiga peraturan menteri, yaitu peraturan menteri kominfo, peraturan menteri perindustrian, dan peraturan menteri perdagangan. Tapi ini bukan SKB tiga menteri, tapi masing-masing menteri menandatangani peraturan menteri sesuai lingkup dan tugas," tuturnya.

Ismail mengatakan ketiga kementerian di atas ini terus melakukan harmonisasi sebelum menerapkan regulasi tersebut. Ia juga memaparkan tujuh hal yang mesti dibereskan terkait nasib ponsel black market (BM) itu.

Baca juga: Setiap Tahun, 10 Juta Unit Ponsel BM Masuk ke Indonesia

"Yang menjadi pertanyaan, kapan berlakunya isi peraturan menteri-menteri yang ditandatangani itu? Sesungguhnya tanggal berlakunya itu belum diputuskan, karena apa? sedang persiapan pengecekan akhir tanggal di Agustus itu, karena ada tujuh hal yang masih harus diselesaikan mulai berlakunya," sebutnya.

Tujuh hal yang dimaksud Ismail di antaranya kesiapan Sistem Informasi Basis Data IMEI Nasional (SIBINA). Sebelumnya Kemenperin sempat menyebutnya dengan Sistem Informasi Registrasi Identifikasi Nasional (SIRINA), yang sama-sama satu sistem dari Qualcomm.

"Nama sistemnya masih sementara, teman-teman mengusulkan namanya SIBINA," ucapnya.

Baca juga: Peran 3 Kementerian dalam Perangi Ponsel BM Lewat Aturan IMEI

Hal lain yang jadi perhatian adalah database IMEI, pelaksanaan tes, sinkronisasi data operator seluler, sosialisasi, kesiapan SDM, dan SOP Kementerian Kominfo, Kemen Perindustrian (Kemenperin), Kemendag (Kementerian Perdagangan), dan operator seluler.

"Tujuh hal ini yang sekarang dikerjakan sehingga nanti tanggal pemberlakuan dari peraturan menteri itu ditetepkan setelah tujuh hal ini siap. Kapan siapnya? Mohon jangan tanya sekarang karena saya belum tahu juga tapi kita bekerja keras. Semakin cepat, semakin baik," ungkap Ismail.

"Saya bilang tanggal 17 Agustus itu adalah tanggal peraturan menteri ditandatangani. Masalahnya berlakunya, mulai start berlakunya, masih menunggu menteri dengan mempertimbangkan tujuh hal ini," pungkasnya.




Simak Video "Kemenperin Sebut Aturan IMEI Belum Efektif Blokir Ponsel BM"
[Gambas:Video 20detik]
(agt/krs)