.webp)
Johnny menjelaskan hingga Oktober 2021, Kemkominfo telah melakukan penanganan terhadap sekitar 4.220 situs komersial bermasalah, termasuk fintech dan e-commerce.
"(Upaya) ini bekerja sama juga dengan kementerian dan lembaga lain, misalnya Kementerian Perdagangan, BPOM dan lainnya. Kami juga memiliki Balai Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) yang telah melakukan pemblokiran terhadap penjualan barang-barang blackmarket atau ilegal (melanggar hukum)," jelasnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, ia mengatakan pemerintah akan mengambil langkah tegas berupa pemutusan akses apabila masih ada platform digital yang tidak melaksanakan fungsinya sebagaimana aturan. Menurutnya, langkah ini diambil untuk membela kepentingan produk karya anak bangsa dalam negeri agar mendapat dukungan yang kuat dari seluruh komponen bangsa.
"Tindakan tegas akan diambil di bawah payung-payung hukum berkaitan dengan kewenangan Menteri Perdagangan maupun yang berkaitan dengan kewenangan Kementerian Kominfo. Termasuk di dalamnya untuk mengambil kebijakan pemutusan akses," tutur Johnny.
"Saya merasa senang ya hari ini bahwa platform digital juga memberikan dukungan dan komitmen yang sama. Pelaksanaan aturan itu agar dilakukan dengan sepenuh hati oleh penyelenggara sistem elektronik atau platform digital," sambungnya.
Secara khusus, Johnny juga meminta idEA memberikan dukungan dan dorongan kepada e-Commerce Indonesia untuk mengambil langkah secara internal di dalam platform digital.
"Ini untuk mengatur agar kebijakan yaitu betul-betul berpihak dan mengambil langkah-langkah yang afirmatif untuk membelanjakan produk-produk dalam negeri, termasuk saat bulan Ramadan ini. Kita tentu memonitor terus agar layanan itu juga tepat waktu dan makin membaik," ujarnya.
Menurutnya, setiap pihak memiliki peran masing-masing dalam menumbuhkan lokapasar dan mengawal produk dalam negeri.
Baca juga: Manfaat Digitalisasi untuk Para Pelaku UMKM |
"Bapak Presiden sendiri sudah mengambil langkah-langkah afirmatif dari belanja kementerian/lembaga dan daerah di APBN Tahun 2021, 2022 setidaknya Rp 400 triliun dari potensi Rp 1.000 triliun, tetapi harus didukung oleh digital agar betul-betul mengawal dan menjaga sehingga belanja Rp400 triliun Pemerintah ini benar-benar untuk diarusutamakan di produk dalam negeri," papar Johnny.
Ia menambahkan pemerintah juga mendorong belanja privat agar memiliki keberpihakan yang sama untuk pengarusutamaan produk dalam negeri.
"Tidak saja belanja Pemerintah yang berpihak pada pengarusutamaan produk dalam negeri. Tetapi juga belanja privat, bagaimana kita mengutamakannya," tegasnya.
