.webp)
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) buka suara terkait polemik pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut istilah "londo ireng".
Pemerintah menegaskan ucapan Presiden tidak ditujukan untuk menyerang media, profesi tertentu, maupun kelompok tertentu, melainkan merupakan kiasan politik yang mengingatkan publik agar waspada terhadap narasi pesimisme terhadap Indonesia.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (KPM) Komdigi, Fifi Aleyda Yahya, mengatakan publik perlu melihat pernyataan Presiden secara utuh dan tidak terpaku pada satu istilah yang justru mengaburkan pesan utama.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang disampaikan Presiden adalah ajakan untuk tetap waspada terhadap pihak-pihak yang sengaja merangkai narasi seolah-olah Indonesia tidak memiliki harapan dan tidak sedang bergerak maju. Kritik tentu diperlukan, tetapi berbeda dengan upaya membangun pesimisme secara sistematis," ujar Fifi dikutip dari keterangan tertulis (29/7/2026).
Menurut Fifi, Presiden justru menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik yang disampaikan masyarakat. Ia mencontohkan pemberitaan mengenai sekolah yang mengalami kerusakan dipandang sebagai masukan yang perlu ditindaklanjuti pemerintah.
"Presiden memandang kritik, termasuk pemberitaan mengenai sekolah yang mengalami kerusakan, sebagai masukan yang penting untuk diungkap," ucapnya.
"Berbagai temuan di lapangan menjadi perhatian pemerintah dan ditindaklanjuti melalui langkah-langkah perbaikan. Ini menunjukkan bahwa kritik yang disampaikan dengan itikad baik menjadi bagian dari proses membangun Indonesia yang lebih baik," kata Fifi menambahkan.
Komdigi juga menepis anggapan bahwa pernyataan Presiden merupakan bentuk serangan terhadap kebebasan pers. Fifi menegaskan pemerintah tetap menghormati kemerdekaan pers, kritik masyarakat, serta peran seluruh elemen bangsa dalam kehidupan demokrasi.
Meski demikian, pemerintah mengingatkan agar ruang publik tidak dipenuhi narasi yang hanya menonjolkan sisi negatif tanpa melihat berbagai upaya penyelesaian yang tengah dilakukan pemerintah.
"Pemerintah akan terus memilih jalan kerja nyata sebagai jawaban atas berbagai kritik publik. Fokus pemerintah adalah menyelesaikan persoalan satu per satu, mempercepat perbaikan di lapangan, dan memastikan masyarakat merasakan manfaatnya. Ruang demokrasi tetap terbuka, tetapi mari bersama-sama menjaga agar kritik menjadi energi perbaikan," tutup Fifi.
