Pendiri dan CEO Telegram Pavel Durov turut buka suara menanggapi invasi Rusia di Ukraina. Ia mengatakan Telegram akan menghormati privasi data pengguna asal Ukraina dan tidak akan membagikannya kepada Rusia.
Sejak Telegram menjadi salah satu layanan komunikasi pilihan warga Ukraina di tengah konflik, banyak pihak yang khawatir aplikasi messaging ini akan memberikan data pengguna ke otoritas Rusia, mengingat Durov dulunya lahir di Rusia.
Salah satunya pendiri Signal Moxie Marlinspike yang mengatakan Telegram atau karyawannya bisa saja ditekan untuk menyerahkan data pribadi pengguna Ukraina ke Rusia. Apalagi pesan yang dikirimkan lewat Telegram tidak dilindungi oleh enkripsi end-to-end secara default.
Juru bicara Telegram mengatakan pihaknya tidak pernah memberikan data pengguna apapun kepada otoritas Rusia. "Pavel Durov, baik secara pribadi maupun melalui perusahaannya, tidak pernah memberikan data apapun tentang warga Ukraina kepada pemerintah Rusia," kata juru bicara Telegram, seperti dikutip dari Forbes, Selasa (8/3/2022).
Durov juga menekankan komitmennya untuk tidak membagikan data pengguna Ukraina kepada otoritas Rusia. Dalam postingannya di channel Telegram pribadinya, Durov mengungkap bagaimana hubungannya dengan Ukraina dan pemerintah Rusia mempengaruhi sikapnya saat ini.
Durov yang lahir di St. Petersburg, Rusia mengatakan bahwa ia memiliki darah Ukraina dari keluarga ibunya. "Di pihak ibu saya, saya melacak garis keluarga saya dari Kyiv," kata Durov.
"Nama gadisnya adalah nama Ukraina (Ivanenko), dan hingga saat ini kami memiliki banyak kerabat yang tinggal di Ukraina. Itulah mengapa konflik tragis ini bersifat pribadi bagi saya dan Telegram," sambungnya.
Pria berusia 37 tahun ini juga menceritakan bagaimana kisahnya saat meninggalkan Rusia pada tahun 2013. Durov merupakan salah satu pendiri layanan media sosial VK yang populer di Rusia.
Pada tahun 2013, polisi federal Rusia (FSB) meminta Durov untuk memberikan data pengguna VK asal Ukraina yang menentang Presiden Ukraina saat itu yang pro-Rusia.
Durov menolak permintaan tersebut, lalu kehilangan kontrol atas perusahaannya, dan kemudian kabur dari Rusia. Ia kemudian mendirikan Telegram yang bermarkas di Dubai, dan VK saat ini dikontrol oleh pemerintah Rusia.
"Saya kehilangan perusahaan dan rumah saya, tapi saya akan melakukannya lagi -- tanpa keraguan," kata Durov.
"Saya mendukung pengguna kami apapun yang terjadi. Hak mereka atas privasi adalah sesuatu yang sakral. Apalagi saat ini," sambungnya.
Meski popularitas Signal melonjak paling cepat sejak invasi Rusia, Telegram menjadi aplikasi messaging pilihan pemerintah Ukraina untuk memberikan update dan peringatan serangan.
Data dari Check Point menunjukkan adanya peningkatan jumlah grup Telegram bertema perang sebesar enam kali lipat. Hampir seperempat dari grup-grup tersebut dibuat untuk mengkoordinasi serangan siber ke Rusia, termasuk tentara digital yang direkrut oleh pemerintah Ukraina.
Simak Video 'Perdana, Intelijen AS Ungkap Hasil Pengamatan Perang Rusia-Ukraina!':
